Pilkada Tanahlaut 2018

Harta Kekayaan Peserta Pilkada Tala: Sukamta Termiskin, Cawabup Ahmad Nizar Terkaya

Setelah pasangan calon (Paslon) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanahlaut ditetapkan nomor urut oleh

Harta Kekayaan Peserta Pilkada Tala: Sukamta Termiskin, Cawabup Ahmad Nizar Terkaya
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Tanahlaut periode 2018-2023 difasilitasi KPU Tanahlaut melakukan debat publik, di Balairung Tuntungpandang, Pelaihari, 5 Mei 2018 nanti 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Setelah pasangan calon (Paslon) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanahlaut ditetapkan nomor urut oleh Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kabupaten Tanahlaut, 13 Februari 2018 lalu.

Maka, otomatis genderang pertarungan kampanye merebut simpati pemilih di Kabupaten Tanahlaut ditabuh.

Konsekuensinya paslon maupun tim suksesnya wajib menyampaikan laporan dana kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kampanye, 14 Februari 2018 lalu.

Baca: Isi Lengkap Puisi Sukmawati Soekarnoputri yang Disebut Mengandung SARA, Singgung Cadar dan Adzan

Baca: Hiii, Rumah Raditya Dika Ada Hantunya! Simak 5 Kejadian Aneh Hingga Penampakan Kuntilanak

Informasi dihimpun Banjarmasinpost.co.id, terkait Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) paslon nomor urut satu dan paslon nomor urut dua, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanahlaut periode 2018-2023, ternyata sudah menyampaikan dana awalnya, masing-masing Rp 1 juta.

Itu dikatakan staf KPU Kabupaten Tanahlaut, Mukhrizal Disy saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Jumat (6/4/2018) di ruang kerjanya.

Menurut Mukhrizal Disy, berapa pun dana awal kampanye yang disampaikan terserah.

Namun, Proses penyampaian itu masih ada, yaitu tiga proses terkait dana kampanye paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanahlaut.

"Tahapan pertama menyampaikan LDAK sebelum kampanye. Untuk LDAK ini sudah dilaksanakan paslon masing-masing membuka rekening awal Rp 1 juta.

Proses tahapan kedua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) belum dan tahapan ketiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) juga belum disampaikan," katanya.

Untuk LPSDK diakui Mukhrizal Disy memang batas akhir menyampaikan pada 20 April 2018 nanti. Begitu juga dengan batas akhir LPPDK pasa Juni 2018 nanti.

Sementara itu, Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKP) kedua paslon yang terverifikasi berdasarkan rilis KPK di website sebagai berikut.

Paslon nomor urut satu, Sukamta Rp 960.693.877 dan wakilnya Abdirahman Rp 2.390.735.621.

Paslon nomor urut dua, Bambang Alamsyah Rp 3.174.201.890 dan calon wakilnya Ahmad Nizar Rp 4.046.128.840. (Banjarmasinpost.co.id /Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved