Gubernur Jambi Zumi Zola Resmi Jadi Tahanan KPK, Namanya Jadi Trending Topic di Twitter

Zumi mengenakan rompi oranye berlogo tahanan KPK setelah delapan jam diperiksa penyidik di gedung KPK, Jakarta

Gubernur Jambi Zumi Zola Resmi Jadi Tahanan KPK, Namanya Jadi Trending Topic di Twitter
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Jambi Zumi Zola menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/4/2018). KPK resmi menahan Zumi Zola terkait dugaan penerimaan gratifikasi proyek proyek di Provinsi Jambi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan, uang dollar AS dan rupiah itu disita dalam penggeledahan dari rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola, vila Zumi Zola di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan rumah seorang saksi di Jambi.

Zumi yang berstatus tersangka hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi.

Zumi bahkan membuka acara tersebut.

Kegiatan KPK yang melibatkan Zumi itu kemudian menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Para aktivis menilai, kegiatan tersebut justru akan merusak citra KPK di mata publik.

KPK dianggap telah berkolaborasi dengan tersangka korupsi.

Baca: Beredar Foto Gatot Nurmantyo Jadi Bakal Capres RI Bersama Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang

Meski demikian, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, kegiatan pencegahan itu adalah tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan beberapa waktu lalu terhadap pejabat DPRD dan eksekutif di Jambi.

Kegiatan itu murni bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Jambi agar menutup celah terjadinya praktek korupsi.

Sebelum akhirnya diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Zumi dua kali tidak hadiri pemeriksaan.

Belum sempat dirinya dijemput paksa, Zumi hadiri pemeriksaan dan mengenakan rompi oranye setelah diperiksa kemarin, Senin (9/4/2018).

Zumi disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)

Penulis: Yayu Fathilal
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved