Berita Banjarmasin

Cukup Aturan Teknis untuk Akomodir Angkutan Online

"Tidak perlu dirubah, hal ini sudah erat terkait dengan Regulasi yang sudah ada mengatur"

Cukup Aturan Teknis untuk Akomodir Angkutan Online
Hai Online
Ojek online 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beroperasinya angkutan online diwacanakan adanya pembuatan regulasi baru atau merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ. Namun bagi Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Kalsel H Syahbani Aris, tak perlu ada perubahan regulasi

"Tidak perlu dirubah, hal ini sudah erat terkait dengan Regulasi yang sudah ada mengatur, walaupun tidak komprehensif tertuang, namun cukup mengakomodir dalam menghandle untuk mengatasi permasalahan transportasi berbasis online," ucapnya Rabu (11/4).

Dicontohkannya, semisal Ojek Online yang dianggap sudah menjadi kebutuhan warga masyarakat dari segala lapisan walaupun jenis angkutan sepeda motor ini tidak diatur dalam moda angkutan umum sehingga aspek kerawanan berlalu lintas menggunakan transportasi umum kendaraan bermotor ini dinilai kerawanan cukup tinggi akan terjadinya laka lantas bahkan dari data Kepolisian menyatakan angka laka lantas dengan tingkat kejadian cukup tinggi/sering terjadi berulang.

Baca: Hasil Liga Champion : Skor Akhir AS Roma vs Barcelona 3-0, Good Bye Barcelona!

Baca: Mencurigakan! Kok Ayu Ting Ting Tak Mau Hadir di Acara yang Dibintangi Ivan Gunawan, Gak Seru

Baca: Hasil Liga Champion, Agregat Gol AS Roma vs Barcelona 4-4

"Pengaturan regulasi angkutan online cukup dengan Permenhub dan bisa ditingkatkan menjadi Perpres sehingga tidak perlu merevisi undang-undang karena regulasi dimaksud cukup dengan mengeluarkan peraturan yang bersifat teknis," terang dia.

Dalam melakukan revisi undang-undang dimaksud tentu sangat perlu melakukan kajian yang matang dan memikirkan aspek yang terjadi di tengah masyarakat, selain itu proses revisi sebuah undang-undang memakan waktu dan membutuhkan dana besar.

"Dengan demikian rencana Komisi V dengan Menhub guna merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ sekali lagi perlu dikaji ulang secara komprehensif karena diketahui banyak kontroversi di tengah masyarakat serta penolakan," kata H Syahbani Aris.(BANJARMASINPOST.CO.ID/rendy nicko)

Penulis: Rendy Nicko
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved