Pilkada Tanahlaut 2018

Inilah Pejabat-pejabat Tanahlaut yang Akan 'Disidang' Panwaslu Kabupaten Tala

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tanahlaut secara maraton sudah meminta keterangan empat

Inilah Pejabat-pejabat Tanahlaut yang Akan 'Disidang' Panwaslu Kabupaten Tala
BANJARMASINPOST.co.id/mukhtar wahid
Ketua Panwaslu Kabupaten Tanahlaut, Marsudi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tanahlaut secara maraton sudah meminta keterangan empat pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut.

"Empat pejabat eselon yang sudah memberikan klarifikasi mereka, Achmad Mustahdi, HM Rafiki Effendi, Muhammad Noor, Riyadi dan satu pejabat administrator di Kantor Kecamatan Tambangulang," katanya di Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Tanahlaut, Kamis (19/4/2018).

Menurut Marsudi, tak hanya kepala dinas yang dimintai keterangan, semua pejabat yang saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin meski tak termuat dalam foto bersama juga diundang untuk memberikan klarifikasinya.

Baca: Makin Jelas Perubahan Bibir Jessica Iskandar, Suntik Filler Bibir di Amerika?

Baca: Kisah Saddam Hussein: Dianggap Diktator, Masa Kecilnya Tak Kenal Ayah dan Nyaris Tak Lahir ke Dunia

"Meski tidak berfoto bersama mantan Bupati Tanahlaut juga kami undang untuk memberikan keterangannya. Nanti setelah semua sudah memberikan keterangan akan dikaji oleh Sentra Gakkumdu, untuk menentukan pasal pelanggarannya," katanya kepada jurnalis Banjarmasinpost.co.id.

Marsudi mengaku sudah menyiapkan rumah toko berlantai dua untuk acara persidangan yang terletak di seberang Kantor Kecamatan Pelaihari sekaligus tempat sidang penyelesaian sengketa pilkada 2018 nanti.

"Ini masih dibenahi. Kalau sudah sidang nanti, semuanya akan terbuka untuk teman-teman jurnalis," katanya.

"Untuk saat ini materi apa yang dibahas bersama para terlapor tidak dapat dibuka," lanjutnya.

"Putusannya hanya rekomendasi, jika pidana diteruskan kepada kepolisian, jika administrasi ke KPU dan jika pelanggaran etika netralitas aparatur negara kepada Komisi ASN melalui BKD Tanahlaut," katanya.

Informasi dihimpun Banjarmasinpost.co.id, dari sejumlah terlapor, Jumat (besok) giliran Suharyo, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanahlaut yang dimintai ketegangan.

"Pak Suharyo sedang dinas di luar daerah. Jumat ini menyatakan kesediaannya memberikan keterangan," katanya.

Marsudi mengaku sudah tak terhitung sosialiasi terkait netralitas ASN disampaikan dalam setiap kesempatan, termasuk sosialiasi melalui media sosial.

"Prinsip penegakan aturan dalam Panwaslu itu, cegah dan cegah dan cegah itu harus tiga kali, kemudian tindak. Tiga kali pencegahan tetap tak mengindahkan, terpaksa harus ditindak," katanya. (Banjarmasinpost.co.id /Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved