Berita Banjarmasin

Anak Berkebutuhan Khusus, Resiko Menjadi Korban Bencana Alam Lebih Tinggi

Bahkan, kini telah ada forum penguatan hak penyayandang disabilitas yang diketuai oleh Arni Surwanti

Anak Berkebutuhan Khusus, Resiko Menjadi Korban Bencana Alam Lebih Tinggi
Isti Rohayanti
Workshop perumusan kebijakan pemberlakuan pendidikan pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan ekstrakurikuler "kepramukaan" pada SLB dan sekolah inklusi di Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Tingginya resiko anak berkebutuhan khusus menjadi korban bencana jadi pandangan penting oleh sejumlah organisasi dan lembaga. Sehingga beberapa lembaga pun mulai berbaur untuk berusaha mengurangi resiko tersebut.

Bahkan, kini telah ada forum penguatan hak penyayandang disabilitas yang diketuai oleh Arni Surwanti, yakni pengurus di organisasi yang menangani penyandang disabilitas.

Ia mengatakan, melalui forum itu nantinya akan didiskusikan adanya pembelajaran atau pelatihan bagi ABK. Khusunya ketika ada bencana. Terlebih, ketika pembelajaran itu perlu proses untuk masuk ke kurikulum sekolah. Ia mengatakan akan mencoba menerapkannya melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan.

"Kenapa kegiatan ini kami lakukan? karena dari latar belakang yang kami lihat bahwa di Indonesia ini masuk dalam Ring of Fire. Dimana kedudukan geografis Indonesia menjadikan Indonesia rentan terjadi bencana terutama bencana- bencana alam," ucapnya, Minggu (29/4/2018).

Ia menjelaskan, ketika terjadi bencana, menurut catatan PBB yaitu Departemen ekonomi dan sosial tahun 2014, menyatakan bahwa korban penyandang disabilitas itu bisa dua sampai empat kali lipat dari enam penyandang disabilitas.

Dimana artinya cukup banyak yang menjadi korban. Faktor terjadinya hal tersebut juga adanya kemungkinan penyandang disabilitas belum mendapatkan informasi penanganan bencana. Sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu apa itu bencana serta bingung harus berbuat apa ketika terjadi bencana.

Berdasarkan hal tersebut, Arni mengatakan, ia dan tiga lembaga lainnya, yakni Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan dan Independen legal institute bersama memperjuangkan program itu.

Sehingga pihaknya pun mengadakan Workshop "Perumusan kebijakan pemberlakuan pendidikan pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan ekstrakurikuler "kepramukaan" pada SLB dan sekolah inklusi di Kalimantan Selatan.

(Banjarmasinpost.co.id/ Isti Rohayanti)

Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved