Polemik Jasa Pelayanan Medis

Dewan Mendengar Ada Keluhan tapi Belum Ada yang Melapor

PEMBAGIAN jasa pelayanan di RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor Tanah Bumbu dirasakan oleh dokter, perawat, bidan, apoteker, dianggap tidak adil.

Dewan Mendengar Ada Keluhan tapi Belum Ada yang Melapor
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOS.CO.ID, BATULICIN - PEMBAGIAN jasa pelayanan di RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor Tanah Bumbu dirasakan oleh dokter, perawat, bidan, apoteker, dianggap tidak adil.

Supiansyah ZA, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, mengingatkan, bila sudah ada peraturan bupati dan tidak melaksanakannya, maka itu menyalahi aturan.

Sehingga perlu dipertanyakan pembayaran jasa layanan tersebut.

Seharusnya, sebut dia, perawat, bidan hingga dokter memiliki risiko dan tanggung jawab yang lebih.

Baca: Kala Maia Mengenang Rumah Bersama Ahmad Dhani, Berkunjung Usai Libur Lebaran Bareng Irwan Mussry

Sehingga, honor mereka seharusnya lebih tinggi dibanding manajemen rumah sakit.

"Kalau admin dan bidang lainnya, tidak terlalu berisiko, tapi kalau layanan langsung ke pasien itu kan risiko tinggi. Kalau tidak sesuai honor yang diberikan, kita kawatir pelayanan bisa berpengaruh," katanya.

Pihaknya memang mendengar adanya keluhan dari para tenaga medis di RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor.

Baca: Dimsum Martabak Ayu Ting Ting Raih 99 Ribu Penonton 3 Hari Tayang, Lho Masih di Bawah 2 Film Ini

Hanya saja, sebut dia, hingga kini belum ada yang melaporkan ke DPRD Tanahbumbu.

Namun dengan adanya informasi itu, pihaknya akan memaggil pihak maajemen rumah sakit dan para tenaga medis terkait masalah tersebut.

"Kita akan adakan hearing. Kita perlu dengar pendapat dengan pihak rumah sakit dan perawat, bidan hingga dokter. Masalah ini jangan sampai pelayanan rumah sakit terkendala. Janga sampai itu hanmya menguntungkan admin saja dan atasannya saja, sementara petugas medisnya dirugikan," katanya.

Baca: CEO Perusahaan Startup Malaysia Tewas Setelah Ponsel yang Dichargernya Meledak

Supiansyah berharap, hearing itu bisa dilaksanakan pada Juli mendatang.

"Terkait jamkesda diganti BPJS, sebenarnya rumah sakit justru diuntungkan karena yang membayar dari pemda," katanya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved