Gaji Wali Kota Diusulkan Naik, Mendagri Sebut Menunggu Perintah Presiden

Adanya permintaan kepala daerah, wali kota yang berharap kenaikan gaji rupanya direspons.

Gaji Wali Kota Diusulkan Naik, Mendagri Sebut Menunggu Perintah Presiden
kompas.com
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Adanya permintaan kepala daerah, wali kota yang berharap kenaikan gaji rupanya direspons.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai permintaan kenaikan gaji yang disampaikan oleh wali kota saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (23/7/2018).

Tjahjo mengatakan, tidak memiliki wewenang dalam memutuskan soal permintaan kenaikan gaji yang disampiakan para wali kota.

Ia menuturkan, pihaknya hanya menjalankan tugas dan intruksi dari Presiden.

Baca: Cawapres Harus AHY, Capres Belum Tentu Prabowo di Pilpres 2019 Menurut Demokrat DKI Jakarta

“Sudah ditanggapi oleh bapak Presiden sendiri kok. Saya kan ‘TNI’, taat nurut intruksi presiden,” ujar Tjahjo saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).

Sebelumnya, para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi emerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta kenaikan gaji kepada Presiden Joko Widodo.

Permintaan itu disampaikan saat para wali kota bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (23/7/2018).

Baca: Deadline Parpol di Luar Koalisi Pendukung Jokowi yang Ingin Bergabung Jelang Pilpres 2019

"Pada intinya sih kita menyampaikan ada beberapa hal yang diharapkan oleh teman-teman, tapi sesuai dengan kemampuan juga sih," kata Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.

"Kita berharap ini (permintaan kenaikan gaji) tidak menjadi beban, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa bekerja secara maksimal," tambah dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gaji Wali Kota Dikabarkan Naik, Mendagri Tunggu Perintah Presiden"

Editor: Murhan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved