Kontroversi Perdir BPJS Kesehatan

DJSN Minta BPJS Menunda dan Memperbaiki Peraturan Direktur

TERBITNYA tiga Peraturan Direktur BPJS terkait program pejaminan pelayanan katarak, penjaminan pelayanan kesehatan

DJSN Minta BPJS Menunda dan Memperbaiki Peraturan Direktur
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - TERBITNYA tiga Peraturan Direktur BPJS terkait program pejaminan pelayanan katarak, penjaminan pelayanan kesehatan dengan bayi lahir sehat, dan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik, telah menjadi perbincangan serius para dokter.

Dr Rusdianyah SpD, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalsel mengaku sudah mengetahui adanya kebijakan baru terkait penjaminan kesehatan yang ramai dibincangkan Pengurus Besar IDI.

“Kabarnya pelaksanaan penerapan aturan itu ditunda,” katanya, kemarin.

Dia menyebut, hasil rapat di Kantor Menko PMK menyepakati menunda Per Diryan BPJS.

Baca: Capres-Cawapres Pilpres 2018, Putri Amien Rais Pilih Pasangan Prabowo Ustaz Abdul Somad Karena Ini

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan menggunakan kewenangannya meminta BPJS menunda dan memperbaiki peraturan direkturnya, serta mengikutsertakan semua pihak terkait.

Kata Rusdiansyah, putusan menunda itu berdasar hasil rapat DJSN, IDI, BPJS dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Rapat meminta untuk diperbaiki Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) BPJS nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018.

Masih dijelaskan Rusdiansyah, saat itu juga hadir ketua Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik (Perdosri), Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (POGI), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), guna memperjuangkan penundaan tiga Perdirjampel tersebut.

Baca: Mantan Suami Denada Jerry Aurum Ungkap Kebiasaan Putri Kecilnya Berpegangan Tangan dan Berpelukan

"Kita menunggu perintah pencabutan dari BPJS Pusat. Jika dalam 2-3 hari ini belum ada surat, PB IDI dan PERSI akan melanjutkan rencana konpers dan tindak lanjut berikutnya," katanya sembari mengutip arahan dari PB IDI.

Jika kemudian peraturan BPJS terus dilaksanakan, pihaknya akan bersurat kepada menteri kesehatan serta Menko PMK akan buat laporan ke presiden bila BPJS kesehatan tetap akan menjalankan peraturannya yang tidak ada kekuatan hukum.

Meski begitu, sebut dia, Menkes pada akhir rapat telah meminta BPJS Kesehatan menunda pelaksanaan perdirjampelkes tersebut.

Baca: Ustadz Abdul Somad Hadir di Banjarbaru, Catat Ini Tanggal Kedatangannya

Direksi di BPJS akan menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku di perusahaan, mengingat regulasi yang diterbitkan didasarkan atas keputusan board of director.

"Jadi, nanti akan ada keputusan kembali yang sumbernya dari BPJS," kata Rusdiansyah.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved