Ini Dampaknya Bila Gaji PNS Naik Kata Pengamat dari Fisip ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - APARATUR sipil negara itu penyelenggara negara dalam hal melakukan public service.

Dalam melakukan tupoksi sebagai pelayan publik atau pelayanan masyarakat maka negara memang harus memberikan lebih dan lain-lain tentu saja dikaitkan dengan aturan yang berlaku kalau tentang kenaikan gaji PNS itu.

Sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh karena zaman pemerintahan SBY, sudah beberapa kali naik bahkan tiap tahun.

Baca: Ingat, Jangan Lagi Sebut Nama Ahok! Ini Panggilan Barunya Usai Bercerai dan Luncurkan Buku Ini

Cuma yang menjadi problem dalam artian dampak.

Jika gaji PNS naik maka sembako pasti naik.

Cuma soal kemudian apakah itu sudah merupakan upaya untuk mensejahterakan abdi negara, abdi masyarakat.

Upaya kenaikan itu tentu pemerintah punya basic asumtion yang tersendiri tentang hal tersebut.

Baca: Paskibraka Cantik Ini Jadi Istri ke 8 Presiden RI Soekarno, Ini Kisah Yurike Sanger

Kalau kita dari perspektif public service apalagi dalam hal dia menyelenggarakan tugas-tugas pokok fungsi pelayanan publik kemudian menjalankan sebuah visi misi untuk penyelenggaraan negara, tidak ada yang something wrong dalam wacana kenaikan tersebut bahkan kalau 5% atau 10% itu wajar.

Tetapi kemudian itu harus berkolerasi positif terhadap kinerja aparatur sipil negara terutama sektor-sektor strategis yang sangat bersentuhan dengan publik selama pelayanan publik jadi kenaikan itu biasa saja, sepanjang memang struktur keuangan negara memang memungkinkan untuk itu.

Baca: Petugas Paskibraka HUT Kemerdekaan 2018 Cantik ini Siap Beraksi, Pembawa Baki Bakal Jadi Sorotan

Tetapi kenaikan itu tentu saja pasar juga akan merespon karena biasanya juga harga akan naik harga harga sembako lebih khusus kebutuhan mendasar masyarakat.

Dan, itu sama dengan momentum Idul Fitri kalau aku menganggap kenaikan ini biasa saja.

Tetapi kemudian Apakah itu sudah merupakan pantulan cermin negara kesejahteraan belum tentu juga kalau misalkan dengan 5 %"sampai 10%.

Di beberapa negara luar seperti Malaysia gajinya sampai 25 juta per bulan, tapi yang paling penting kemudian kenaikan itu harus menstimulus atau merangsang aparatur sipil negara untuk bekerja lebih baik dalam hal menyelenggarakan fungsi-fungsi ke pemerintahannya.