Berita Banjarmasin

Agar Dapat Bantuan Hibah Pembangunan Rusun dari Kementerian PUPR, Syaratnya Harus Ini

Jika ini sudah berdiri, pemko akan membuka siapa yang bakal menjadi penghuni rumah susun sewa bertipe 36 ini.

Agar Dapat Bantuan Hibah Pembangunan Rusun dari Kementerian PUPR, Syaratnya Harus Ini
banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi
Rusunawa Ganda Maghfirah di Jalan Tembus mantuil Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pembangunan rumah susun sewa di Jalan Muara Kelayan terus berjalan.  Jika  ini sudah berdiri, pemko akan membuka siapa yang bakal menjadi penghuni rumah susun sewa bertipe 36 ini.

Rencananya, bangunan tempat tinggal hanya ada di lantai dua hingga lantai empat. Sedangkan di lantai satu rencananya bakal dibuat menjadi kawasan perbelanjaan bagi penghuni.

Pembangunan rusunawa di Banjarmasin jelas menjadi prestasi bagi Pemerintah Kota Banjarmasin. Telebih, pembangunam rusunawa di Muara Kelayan merupakan bantuan dari pemerintah pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 16,15 miliar.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin, Ahmad Fanani Syaifuddin, menjelaskan ada beberapa syarat agar pemerintah pusat bersedia memberikan kucuran dana pembangunan. Yakni lahan harus tersedia (sharing lahan clear and clean), kesiapan untuk yang mengisi, dan kesiapan untuk pengelolaan.

Baca: Punya Tiga Blok Rusunawa, Pemko Banjarmasin Menarget PAD Sebesar Ini

Baca: Perda Hanya Mengatur Maksimal Tiga Tahun, Penghuni Rusunawa Ini Sudah Mencapai 10 Tahun

Baca: Anies Mundur, Ibnu Sina Tunjuk Lukman Sebagai Plt Kadinkes, Empat Jabatan Eselon II Kosong

Menurutnya, agar bantuan rusunawa bisa didapatkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan kementerian baik langsung maupun melalui satker pusat di provinsi.

Jelas untuk pembangunan rusunawa di Muara Kelayan tak mudah. Apalagi berkaitan dengan pembebasan lahan. Pembebasan lahan pun dimulai dari tahun 2015 hingga 2017 lalu secara bertahap.

Selain, pembebasan memerlukan anggaran yang besar. Negosiasi warga juga perlu dilakukan.

“Proses negosiasi dengan warga minimal tiga kali pertemuan setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi,” jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved