Berita Banjar

Seragam Hansip Bikin Galau Kades di Banjar

Pemilu serentak April 2019 kian dekat. Namun hingga kini di Kabupaten Banjar, pengadaan seragam tenaga Hansip atau Linmas belum jelas.

Penulis: BL Roynalendra N | Editor: Rendy Nicko
BPOST GROUP/ IDDA ROYANI
Beberapa kepala desa di Kabupaten Banjar membahas persoalan seragam Hansip untuk pemilu 2019 saat makan siang, Senin (15/10/2018). Mereka galau karena hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah kabupaten. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pemilu serentak April 2019 kian deka. Namun hingga kini di Kabupaten Banjar masih ada kelengkapan penopang yang belum beres yakni pengadaan seragam tenaga Hansip atau Linmas.

Hal itu mulai membikin galau kalangan kepala desa di Kabupaten Banjar. "Tahun 2018 sudah hampir habis, sedangkan April 2019 nanti sudah pelaksanaan pemilu, tapi sampai sekarang kok belum jelas pengadaan seragam Hansip-nya," ucap Kades Sungaisipai H Akhmad Basuki, Rabu (17/10/2018).

Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai hal tersebut, terutama menyangkut volume pengadaannya. "Harus cukup sesuai kebutuhan. Tiap personel Hansip kan dua stel jatah seragamnya. Jadi, nanti jumlah yang dipasok harus klop, jangan sampai kurang," tandasnya.

Baca: BKN : Hasil Verifikasi Administrasi CPNS 2018 Diumumkan Mulai Hari Ini, Cek di sscn.bkn.go.id

Baca: Pelamar CPNS 2018 yang Wajib Unggah Ulang Diumumkan, Terdaftar di sscn.bkn.go.id 3.470.567 Orang

Baca: Hasil Brazil vs Argentina Laga Persahabatan 2018, Brazil Menangi Laga Perang Bintang

Baca: Hasil Prancis vs Jerman UEFA Nastions League 2018, Penalti Antoine Griezmann Menangkan Prancis

Basuki merasa perlu menegaskan hal itu karena dirinya pernah punya pengalaman kurang menyenangkan pada pemilu 2014 yang lalu. Kala itu di desanya cuma dapat kiriman seragam Hansip sebanyak 20 stel, padahal seharusnya 32 stel.

Akibatnya ia kalang kabut karena harus mengatasi kekurangan itu. Padahal tidak ada item anggaran dana desa yang teralokasikan untuk pengadaan seragam Hansip.

"Hal seperti jangan sampai terulang lagi. Karena itu saat ini masalah seragam Hansipn tu harus jelas dibebankan kepada siapa, pemerintah kabupaten atau pemerintah desa," tegasnya diiyakan benerapa kades lainya.

(banjarmasinpost.co.id/idda royani)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved