Berita Kabupaten Banjar

Seragam Linmas Tanggungjawab Desa, Kepala Desa di Kabupaten Banjar 'Gigit Jari'

"Mengenai seragam tenaga Linmas untuk pemilu, itu tanggungjawab pemerintah desa. Kami dari pemerintah kabupaten"

Seragam Linmas Tanggungjawab Desa, Kepala Desa di Kabupaten Banjar 'Gigit Jari'
ist
Ahmadi MAP Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Harapan sebagian kepala desa di Kabupaten Banjar seragam personel Hansip atau Linmas pemilu 2019 ditanggung pemerintah kabupaten bertepuk sebelah tangan. Pemkab Banjar tak mengalokasikan anggaran pengadaan sarana penunjang pemilu tersebut.

"Mengenai seragam tenaga Linmas untuk pemilu, itu tanggungjawab pemerintah desa. Kami dari pemerintah kabupaten tidak menyediakan anggaran untuk itu," ucap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar H Ahmadi, Rabu (17/10).

Ia menuturkan sesuai struktur terbaru birokrasi pemerintahan, pembinaan bidang Linmas sejak tahun ini memang berada di satuan perangkat kerja yang ia pimpin. Sebelumnya bidang Linmas menginduk pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Namun kegiatannya lebih fokus pada aspek pembinaan.

Karenanya menyangkut sarana dan prasarana tenaga Linmas untuk pemilu 2019 diharapkan bisa diakomodasi pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Baca: 75 Ibu Hamil Terima Bantuan BAZNAS Kalsel, Saya dan Suami Cuma Pembuat Arang

Baca: Jadwal MotoGP Jepang 2018 Live Trans7 - Pesta Marc Marquez Bisa Ditunda oleh Tim Ducati?

"Apalagi desa kan mendapatkan dana dari pusat juga. Nah, itu kan antara lain peruntukanya bisa digunakan untuk pengadaan seragam tenaga Linmas," cetus Ahmadi.

Biaya pengadaan seragam itu pun, lanjutnya, tidak terlalu besar. Keuangan desa dinyatakannya sangat mampu untuk sekadar membeli seragam dan perlengkapan tenaga Linmas; pakaian, topi, dan sepatu. Harga tiap stel lengkap paling mahal hanya ratusan ribu sehingga total dana yang dibutuhkan untuk pengadaan seragam Linmas diestimasi hanya sekitar Rp 5 juta.

Saat rapat lintas sektor terkait beberapa waktu lalu termasuk dihadiri Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Banjar, pihaknya juga telah menyampaikan hal tersebut.

Baca: Jadwal & Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Chinese Taipei Grup A Piala Asia U-19 2018

"Saat itu saya sudah menyatakan mengenai anggaran pengadaan seragam tenaga Linmas diserahkan ke desa," tandasnya.

Pihaknya juga pernah menyarankan sekaligus mengimbau pengadaan seragam Linmas tidak harus dilakukan secara merata, tapi bisa dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan riil. Jika seragam hasil pengadaan sebelumnya masih bagus atau layak pakai, tentu masih bisa digunakan kembali saat bertugas mengamankan TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pemilu April 2019 mendatang.

"Seragam Linmas itu kan jarang-jarang juga dipakai sehingga sangat memungkinkan di antaranya masih ada yang kondisinya bagus. Tentunya kalai masih bagus-bagus saja kan bisa digunakan lagi. Jadi, tak perlu selalu membeli seragam yang baru sehingga bisa menghemat keuangan desa," sebut Ahmadi.

Seperti telah diwartakan koran ini, sejumlah kepala desa di Kabupaten Banjar risau menyusul tak kunjung adanya kejelasan pengadaan seragam Linmas pada pemilu 2019. Mereka berharap sarana penopang pemilu tersebut bisa diakomodasi APBD dan jumlah seragam yang dipasok ke desa sesuai kebutuhan berdasar jumlah riil petugas Linmas yakni dua orang per TPS. Jumlah seragam yang diperlukan dua stel seragam tiap Linmas.

"Pada pemilu 2014 yang lalu desa kami cuma diberi 20 stel seragam Linmas, padahal seharusnya 32 stel. Akibatnya saat itu saya kelabakan juga karena harus nombokin," ucap Kades Sungaisipai H Akhmad Basuki, Senin (15/10) kemarin. (roy)

Penulis: Idda Royani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved