Opini Publik

Keterbukaan Informasi dan Perbaikan Kinerja Perpajakan

Penghindaran dan pengelakan pajak kerap dilakukan dengan menyimpan harta di luar negeri sehingga tidak mampu terdeteksi oleh DJP

Keterbukaan Informasi dan Perbaikan Kinerja Perpajakan
kompas.com
KPP Pajak Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. KPP Pajak Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.(KOMPAS.com/HERU DAHNUR) 

Oleh: Ricky Karunia Lubis
Pegawai pada KPP Pratama Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keterbatasan akses informasi keuangan telah lama menjadi batu sandungan bagi otoritas pajak (DJP) dalam mengejar target penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya. Penghindaran dan pengelakan pajak kerap dilakukan dengan menyimpan harta di luar negeri sehingga tidak mampu terdeteksi oleh DJP. Laporan World Bank tahun 2016 menempatkan Indonesia di posisi 98 dari 108 negara dengan rasio pajak terendah di dunia, yaitu 10,4 persen. Rasio pajak ini membandingkan antara penerimaan pajak dengan kue ekonomi (PDB).

Faktanya, isu ini juga menjadi perhatian berbagai negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi Negara pertama yang menerapkan pertukaran informasi melalui Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Inisiasi Amerika Serikat ini kemudian mendorong negara lain yang tergabung dalam G20 untuk menerapkan pakta serupa. Lalu, Negara G20 sepakat menerapkan Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) secara bertahap dimulai tahun 2017 dan 2018.

Ada 49 negara pertama yang menerapkan pertukaran informasi ini. Indonesia menjadi satu dari 53 negara yang mulai menerapkan AEOI pada September 2018 setelah turut mendandatangi persetujuan Multilateral Competent Authority Agreement) atas AEoI pada 3 Juni 2015. Indonesia melihat komitmen global ini sebagai pijakan untuk secara bertahap membenahi sistem perpajakan di Indonesia.

Urgensi Pertukaran Informasi
Pertukaran informasi keuangan di Indonesia mulai diterapkan pada September 2018. Melalui terbitnya UU Nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, otoritas pajak diberikan kewenangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain untuk kepentingan perpajakan.

Bagi Indonesia, implementasi pertukaran informasi ini setidaknya mencakup dua kepentingan. Pertama, secara yuridis, pelaksanaan UU nomor 9 tahun 2018 merupakan implementasi atas perjanjian internasional agar Indonesia memenuhi kriteria Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes sebagai Negara yang efektif dan transparan dalam melaksanakan pertukaran informasi. Selain itu, UU ini memperkuat dan mempertegas pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) nomor 16 tahun 2009 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada otoritas pajak.

Kedua, secara substansial, pertukaran informasi keuangan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, bertujuan: (1) mencegah penghindaran pajak, (2) mencegah pengelakan pajak, (3) mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan (4) mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pajak dan Sebuah Pertaruhan
Penerimaan pajak yang tidak optimal berimplikasi pada defisit yang semakin lebar sehingga utang pun menjadi semakin besar. Jepang adalah contoh negara yang sejak 1990 gagal meningkatkan penerimaan pajaknya dan mulai memperbesar pembiayaan lewat utang obligasi hingga akhirnya saat ini menjadi negara dengan rasio utang terhadap PDB terbesar di dunia, sekitar 220 persen. Rasio utang terhadap PDB Indonesia sendiri masih di kisaran 29 persen, jauh di bawah batas maksimal yang diamanatkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60 persen dari PDB.

Kegagalan dan keberhasilan negara dalam menghimpun pajak adalah sebuah pertaruhan. Jika gagal, negara terpaksa memperbesar utangnya hanya untuk menambal defisit atas pengeluaran primer yang sama sekali tidak produktif. Namun, jika berhasil, utang Negara tersebut dapat dipergunakan untuk mempercepat pembangunan, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia.

Setelah menandatangani perjanjian internasional pertukaran informasi keuangan, pemerintah melalui DJP bersiap membenahi sistem dan regulasi perpajakan yang ada. Namun, DJP tidak serta merta langsung menerapkan pertukaran informasi ini karena DJP menyadari bahwa banyak sekali harta Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pelaksanaan yang tergesa-gesa justru akan menyebabkan penegakan hukum menjadi prematur, kontraproduktif, dan rentan terhadap krisis sosial-politik.

Untuk itu, DJP mengawalinya dengan program Tax Amnesty pada 2016 dan 2017. Tax Amnesty merupakan program transisi menuju penegakan hukum sebagai konsekuensi dari pertukaran informasi keuangan, baik dalam negeri maupun antarnegara. Dengan total nilai deklarasi Rp4.884 Trilliun, repatriasi Rp147 Triliun, tebusan Rp115 Trilliun, dan peserta yang mencapai 970.000 Wajib Pajak, Tax Amnesty menjadi gambaran bahwa selama ini sistem perpajakan di Indonesia masih sangat lemah dan inefektif.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved