OTT KPK Anggota DPRD Kalteng

Warga Minta KPK Usut Tuntas Kasus Oknum Anggota DPRD Kalteng yang Terjaring OTT KPK

Sejak mencuatnya kabar tersebut, jadi pembicaraan hangat masyarakat, namun belum ada yang mengetahui oknum anggota DPRD Kalteng yang terjaring OTT KPK

Warga Minta KPK Usut Tuntas Kasus Oknum Anggota DPRD Kalteng yang Terjaring OTT KPK
banjarmasinpost.co.id
Ilustrasi: Suasana Sidang Paripurna DPRD Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kabar seorang anggota DPRD Kalteng terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pembicaraan masyarakat Kalteng, Jumat (26/10/2018).

Sejak mencuatnya kabar tersebut, jadi pembicaraan hangat masyarakat, namun belum ada yang mengetahui jelas siapa oknum anggota DPRD Kalteng yang terjaring OTT KPK tersebut.

Pasalnya, hingga kini kasus dugaan penyuapan ini masih dalam penyelidikan KPK.

Beberapa warga meminta agar KPK profesional dalam melakukan penanganan kasus OTT tersebut.

Baca: Live Streaming Perempatfinal French Open 2018, Marcus/Kevin dan Jonatan Christie Main

Baca: Latihan Soal CPNS 2018 Dari 5 Aplikasi Tes SKD Bagi Peserta Lolos Seleksi Administrasi CPNS 2018

Baca: Anggota DPRD Kalteng Tertangkap OTT KPK di Jakarta, Terkait Fee Perkebunan dan Lingkungan Hidup

Baca: Masih Misterius! Identitas Anggota DPRD Kalteng yang Terjaring OTT KPK Belum Terungkap

Baca: Anggota DPRD Kalteng Tertangkap OTT KPK di Jakarta, Barang Bukti Sejumlah Uang

Diharapkan pula secara transparan dalam penangananya agar jelas masalahnya dan oknum yang ditangkap.

Seorang tokoh Muda Kalteng, M Gumarang meminta agar KPK bekerja secara profesional dalam melakukan penanganan kasus tersebut.

Informasi terhimpun di DPRD Kalteng, anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan II (Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu), saat ini Komisi A, B, C, dan D DPRD Kalteng sedang melakukan kunjungan kerja.

Komisi A kunker ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Komisi B dan D kunker ke Jakarta.

Komisi B kunker ke Jakarta guna melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkonsultasikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil.

Sedangkan Komisi D kunker ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta. (banjarmasinpost.co.id/ faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved