OTT KPK Anggota DPRD Kalteng

Pada Pertemuan PT BAP dan Komisi B DPRD Kalteng, Muncul Pembicaraan 'Kita Tahu Sama Tahu lah'

DARI operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK juga berhasil menyita sejumlah uang Rp 240 juta.

Pada Pertemuan PT BAP dan Komisi B DPRD Kalteng, Muncul Pembicaraan 'Kita Tahu Sama Tahu lah'
bpost cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - DARI operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK juga berhasil menyita sejumlah uang Rp 240 juta.

Uang itu terkait dugaan suap pembuangan limbah sawit ke Danau Sembuluh.

"Uang Rp 240 juta (disita KPK)," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dimintai konfirmasi, Sabtu (27/10).

Terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10) menjelaskan anggota Komisi B DPRD Kalteng sudah mengetahui ada sejumlah masalah terkait perkebunan sawit PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Namun, masalah itu didiamkan.

Baca: Perseteruan Dewi Perssik-Rosa Meldianti Memanas, Meldi Tempuh Jalur Hukum Hadapi Somasi sang Tante

Baca: Setup 470 Laptop, Tes CAT Sesi III Kemenkumham Formasi SLTA CPNS 2018, Siap Besok

Baca: Komputer Bermasalah, Tes CAT CPNS Kemenkumham SLTA Sesi III Ditunda, Info Terbaru Klik DISINI

"DPRD menerima laporan masyarakat terkait pembuangan limbah pengolahan sawit ke Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pihak PT BAP. Dalam pertemuan tersebut kemudian anggota DPRD Kalteng mengetahui bahwa diduga PT BAP yang menguasai lahan sawit namun sejumlah perizinan diduga bermasalah, yaitu Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan," ujarnya.

Syarif menyebut ada beberapa pertemuan antara anggota Komisi B DPRD Kalteng dengan PT BAP.

Dalam sejumlah pertemuan itulah diduga ada pembahasan agar temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh DPRD Kalteng.

"Dalam beberapa kali pertemuan antara pihak PT BAP dan Komisi B DPRD Kalteng kemudian dibicarakan sejumlah hal seperti pihak DPRD akan membuat press release terkait HGU PT BAP di media, pihak PT BAP meminta agar DPRD menyampaikan ke media bahwa tidak benar PT BAP tidak mempunyai izin HGU, namun prosesnya sedang berjalan. Kedua, meminta agar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BAP tidak dilaksanakan. Muncul pembicaraan bahwa 'kita tahu sama tahu lah'," papar Syarif.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved