OTT KPK Anggota DPRD Kalteng

Sulit Dihubungi, Para Anggota DPRD Kalteng Ramai-ramai Matikan Ponsel

Mencuatnya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah anggota DPRD Kalteng, membuat kalangan anggota dewan

Sulit Dihubungi, Para Anggota DPRD Kalteng Ramai-ramai Matikan Ponsel
bpost cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Mencuatnya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah anggota DPRD Kalteng, membuat kalangan anggota dewan susah dihubungi, terutama anggota DPRD Kalteng dari komisi B bidang perkebunan dan kehutanan.

Mereka ‘ramai-ramai’ mematikan ponsel.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, HM Asera, misalnya, sebelum gencar diberitakan di media cetak dan televisi masih sempat memberikan keterangan terkait OTT tersebut.

"Saya sedang di Jakarta, karena ada urusan terkait Perda tentang perikanan dan kelautan, tetapi saya belum tahu siapa yang ditangkap itu," ujar Waket Komisi B bidang Perkebunan ini, Jumat (26/10) malam.

Baca: Ini Nama-nama Anggota DPRD Kalteng yang Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Suap

Baca: Begini Caranya Bikin Film ala Sineas Muda Banjarmasin, Modalnya Cuma Rp100 ribu

Baca: Setup 470 Laptop, Tes CAT Sesi III Kemenkumham Formasi SLTA CPNS 2018, Siap Besok

Asera mengaku kabar penangkapan tersebut diketahuinya dari telepon beberapa teman.

"Tapi saya belum tahu siapa yang ditangkap" ujar Ketua Dewan Syuro PKB Kalteng ini. Setelah wawancara ini Hp miliknya Asera sudah tidak aktifnya lagi hingga Sabtu (27/10).

Sebelum terjadinya OTT KPK, Komisi B DPRD Kalteng gencar menyoroti dugaan pencemaran dan perizinan perkebunan kelapa sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng.

Bukan hanya itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan, bahkan menyoroti adanya penanaman pohon sawit di bantaran Danau Sembuluh yang luasnya hingga ribuan hektare, diduga menyalahi ketentuan."Ini jelas melanggar aturan," ujar Punding LH Bangkan, saat itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rawing Rambang, saat ditanya terkait penanaman sawit di bantaran Danau Sembuluh membenarkan bahwa penanaman tersebut menyalahi aturan.

"Itu menyalahi aturan, jika menggunakan aturan yang berlaku saat ini," ujarnya, Sabtu (27/10).

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved