Polemik Pembebasan Lahan

Anggap Pemko Banjarmasin Tak Adil, Warga Jalan Sulawesi Menolak Ganti Rugi, Akan Gugat ke Pengadilan

Di balik gencarnya pembangunan fasilitas umum yang dilakukan pemerintah di Kota Banjarmasin, proses ketidakadilan tengah terjadi.

Anggap Pemko Banjarmasin Tak Adil, Warga Jalan Sulawesi Menolak Ganti Rugi, Akan Gugat ke Pengadilan
BPost Cetak
BPost Cetak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di balik gencarnya pembangunan fasilitas umum yang dilakukan pemerintah di Kota Banjarmasin, proses ketidakadilan tengah terjadi.

Warga yang tanah dan rumahnya yang terkena proyek pembangunan mendapat ganti rugi tidak sesuai harga pasar atau ekspektasi mereka.

Masalah pembebasan lahan menjadi persoalan utama yang harus dihadapi Pemko Banjarmasin.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Kota Banjarmasin dihadapkan dengan proses gugatan yang dilayangkan delapan warga di RT 5 Jalan Rantauan Darat, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalsel atas ketidakpuasan nilai ganti rugi ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Persoalan serupa juga terjadi di dua wilayah yang menjadi lokasi pembangunan fasilitas umum berupa jembatan, yakni di Jalan Sulawesi Kelurahan Antasan Kecil Timur (AKT) Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kalsel.

Baca: Luna Maya Buat Story Instagram Makan Teman Lagi Hits, Untuk Siapa Ya?

Baca: Kepada Hotman Paris, Luna Maya Sebutkan Cara Tepat Mengajaknya Berkenalan

Baca: 10 Kata Mutiara dan Kumpulan Ucapan Selamat Hari Pahlawan 2018 Dari Soekarno Hingga Muhammad Hatta

Baca: Kronologi Detik-detik Penonton Surabaya Membara Tertabrak Kereta Api, 3 Tewas 20 Orang Luka

Baca: Perang Status Dewi Perssik-Rosa Meldianti, Beredar Petisi Online Tolak Rosa Meldianti Jadi Artis

Persoalan pembebasan lahan di dua wilayah ini masih belum sepelik di kawasan Rantauan Darat Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Namun dilihat dari gigihnya warga menuntut ganti rugi lahan sesuai harga pasar, maka tidak menutup kemungkinan persoalan itu juga berakhir di meja pengadilan.

H Dani misalnya. Warga Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Tengah ini mengaku tidak ingin menyepakati ganti rugi yang telah ditawarkan Pemerintah Kota Banjarmasin, Jumat (9/11) siang.

“Pertemuan Jumat kemarin merupakan batas terakhir pihaknya untuk menyetujui atau tidak atas penawaran ganti rugi yang telah diberikan pemerintah. Sikap saya tidak berubah, menolak ganti rugi yang diberikan pemerintah,” ujar Dani, saat dihubungi melalui ponselnya.

Dani mengatakan ada beberapa hal yang membuatnya tidak menyetujui penawaran ganti rugi tersebut.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved