Polemik Pembebasan Lahan

Pembangunan Jembatan Alalak Terkendala Pembebasan Lahan, Jubair Tuding Pemko Tidak Konsisten

Di Jalan Sulawesi, pembebasan lahan ini untuk pelebaran jalan dari Jalan Sulawesi hingga Jalan Masjid Jami.

Pembangunan Jembatan Alalak Terkendala Pembebasan Lahan, Jubair Tuding Pemko Tidak Konsisten
BPost Cetak
BPost Cetak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di Jalan Sulawesi, pembebasan lahan ini untuk pelebaran jalan dari Jalan Sulawesi hingga Jalan Masjid Jami.

Bagian seberangnya juga harus dibebaskan untuk membangun jembatan Antasan Kecil Timur (AKT) II.

Totalnya ada 18 persil yang harus dibebaskan, dengan total anggaran yang disediakan sebesar Rp 10,5 miliar.

Tidak hanya di kawasan Jalan Sulawesi, suara penolakan atas ketidaksesuaian ganti rugi pembebasan lahan pada proyek pembangunan Jembatan Alalak, Kota Banjarmasin, juga disampaikan H Jubair.

Jubair, pemilik tanah seluas 350 meter per segi di sekitar Jembatan Alalak, menuding pemerintah tidak konsisten dengan janjinya.

"Kalau sesuai pembicaraan pada pertemuan kedua di kantor camat kemarin, ibarat pribahasa katanya 'kodok kada mati, ular kada kekanyangan'. Maksudnya di sini, bukan ganti rugi namanya, melainkan ganti untung," ujar Jubair.

Baca: Tangis Harijanto Temukan Anaknya yang Tak Kunjung Pulang Jadi Korban Tragedi Surabaya Membara

Baca: Luna Maya Buat Story Instagram Makan Teman Lagi Hits, Untuk Siapa Ya?

Baca: 10 Kata Mutiara dan Kumpulan Ucapan Selamat Hari Pahlawan 2018 Dari Soekarno Hingga Muhammad Hatta

Baca: Kronologi Detik-detik Penonton Surabaya Membara Tertabrak Kereta Api, 3 Tewas 20 Orang Luka

“Artinya apa, ganti rugi akan diberikan sesuai harga pasaran tanah berlaku. Tapi kenyataannya pemerintah tidak konsisten atas janji yang sudah dibeberkan. Kalau sesuai harga pasaran tanah di sini mestinya Rp 20 juta ke atas. Lah ini, malah tanah saya malah dinilai Rp 7 juta per meter. Nah, makanya saya bingung. Apakah ganti sesuai harga pasaran mereka (pemerintah) atau di sini," tambahnya.

Menurut Jubair, kalau bangunan dan tanah tersebut merupakan tempat tinggalnya, mungkin ia masih bisa mempertimbangkan atas tawaran tersebut.

Tapi bangunan dan lokasi tersebut adalah lumbung rupiahnya dalam menghidupi dan membiayai keluarga, sehingga ia pun tidak sembarangan menyetujui pembebasan lahan.

"Saya tinggal di sini sudah 38 tahun yang lalu atau dari 1980, waktu itu belum ada rumah sakit dan jembatan ini. Sedangkan usaha, saya rintis dari 1984. Nah, kalau saya pindah, kan belum tentu lokasi baru seramai di sini. Sehingga perlu merintis ulang. Makanya hal itulah, yang menjadi pertimbangan," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved