Berita HST

Pamit dari Jabatan Bupati, Abdul Latif Ungkapkan Kekhawatirannya Jika Jabatan Bupati HST Diisi Plt

Bupati Hulu Sungai Tengah non aktif H Abdul Latif menyatakan, pengunduran dirinya sebagai kepala daerah adalah bentuk kecintaannya ke Bumi Murakata

Pamit dari Jabatan Bupati, Abdul Latif Ungkapkan Kekhawatirannya Jika Jabatan Bupati HST Diisi Plt
banjarmasin post group/ hanani
Rapat paripurna persetujuan pengunduran diri Bupati HST H Abdul Latif dan penandatangan surat persetujuan di DPRD HST, Jumat (16/11/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Bupati Hulu Sungai Tengah non aktif H Abdul Latif menyatakan, pengunduran dirinya sebagai kepala daerah, merupakan bentuk kecintaannya kepada Bumi Murakata.

“Sejak saya ditahan di rumah tahanan KPK, hingga menjalani proses hukum yang didakwakan kepada saya, sejak saat itu roda pemerintahan di HST dijalankan Wakil Bupati sebagai Plt Bupati HST. Ini  akan berisiko keterbatasan wewenang terhadap tata kelola pemerintahan. Bahkan berdampak terhambatnya kelancaran birokrasi,” kata Latif, dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Ketua DPRD HST Tajudin.

Tajudin membacakan sambutan tertulis Latif tersebut, Pada Rapat Paripurna DPRD HST, menyikapi surat pengunduran diri Bupati HST yang kini masih mengajukan upaya hukum banding tersebut,  Jumat (16/11/2018) di ruang Rapat DPRD HST.

Sebelumnya, Latif juga menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat HST, karena tidak mampu menjalankan amanah hingga akhir masa jabatan, yaitu sampai 2021 mendatang.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Indosiar PSM vs Persija di Liga 1 2018, Juga Live Vidio.com

Baca: VIDEO - Link Live Streaming Indosiar Persela vs Arema FC Liga 1 2018, Ini Link Indosiar & Vidio.com

“Risiko sumpah dan janji jabatan merupakan ujian dan cobaan yang saya hadapi saat ini. Saya juga menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada para habaib, ulama, komponen masyarakat serta SOPD di Pemkab HST atas kerjasamanya selama saya memimpin,” ungkapnya.

Latif menyatakan, tak menyangka 4 Januari 2018 lalu, didatangi KPK saat dia memimpin rapat bersama jajaran pemerintahan, hingga ditahan KPK.

Dengan modal kebersamaan dan rasa cinta terhadap Banua, kata Latif, dia dan jajaran pemerintahan telah mengawal komitmen tiga kebijakan  kontroversial.

Baca: Hasil PSM vs Persija di Liga 1 2018 - Skor 0-2 di Babak Pertama, Diawali Gol Jaimerson

Baca: Hasil Hong Kong Open 2018 - Praveen/Melati Gagal ke Semifinal, Dikalahkan Pasangan China

Hal  tersebut, berdampak terhadap pihak-pihak berkepentingan. Kebijakan tersebut, menolak tambang batu bara di Bumi MUrakata, dan tak akan mengeluarkan izin apapun terkait penambangan batu bara.

Selain itu, sebagai kepala daerah  LAtif telah mencabut izin lokasi beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tak membolehkan  ada perkebunan kelapa sawit di HST.

Selanjutnya, melarang mobil angkutan yang melebihi batas tonase, khususnya milik PT Conch melewati jalan kabupaten HST.

Rapat Paripurna DPRD HST, dipimpin H Saban Effendi, didampingi Waki Ketua, Tajudin dan Jainudin Bahrani.  Hadir pula, Plt Bupati HST HA Chairansyah,unsur forum komunikasi pimpinan daerah,  dan para pimpinan partai pengusung,yaitu dari PKS, Gerindra dan PBB. Sidang paripurna tersebut menyepakati, DPRD HST menyetujui pengunduran diri H Abdul Latif.

Persetujuan dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 170/26/DPRD-HST Tahun 2018 tentang Pemberhatian Bupati HSTPeriode 2016-2012 atas permohonan sendiri. 

Ketua DPRD HST H Saban Effendi menyatakan secepatnya menyampaikan SK tersebut ke GUbernur Kalsel, dengan harapan, secepatnya pula diproses oleh Mendagri.

Latif divonis PN Jakarta pusat, atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung VIP Rs Damanhuri Barabai, dengan vonis enam tahun penjara plus denda Rp 300 juta. Namun, dia menyatakan banding, sehingga keputusan PN tersebut belum memiliki keluatan hukum yang tetap.  (banjarmasinpost.co.id/hanani )

Penulis: Hanani
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved