Berita Tabalong

Pastikan Karyawan tak Kehilangan Hak Suara di Pemilu 2019, Bawaslu Tabalong Sambangi Perusahaan

Bawaslu Tabalong saat ini juga aktif mengawal proses penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilu 2019 di Bumi Sarabakawa.

Pastikan Karyawan tak Kehilangan Hak Suara di Pemilu 2019, Bawaslu Tabalong Sambangi Perusahaan
HO/Bawaslu Tabalong
Jajaran Bawaslu Tabalong saat melakukan kordinasi dengan manajemen PT Conch 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Sembari mengawasi proses penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2, Bawaslu Tabalong saat ini juga aktif mengawal proses penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilu 2019 di Bumi Sarabakawa.

Salah satunya dengan menyambangi perusahaan-perusahaan yang ada di Tabalong, agar bisa mengetahui data karyawan yang berpotensi masuk dalam DPTb.

Ini karena di Tabalong diketahui saat ini ada beberapa perusahaan yang memiliki karyawan dengan jumlah sangat banyak dan berasal dari berbagai daerah.

Komisioner Bawaslu Tabalong, Fahmi Failasopa, Selasa (20/11/2018), menyatakan, DPTb diisi pemilih yang sudah terdaftar di DPT suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan.

Baca: Klasemen Grup B Piala AFF 2018, Pertandingan Timnas Indonesia vs Filipina Tak Menentukan?

Baca: Kronologi Kabar Pengaturan Skor Persib Bandung, Umuh Muchtar Tuding Fernando Soler Penyebabnya

"Misalnya para pekerja tambang yang tinggal di mess-mess perusahaan. Meskipun hari H Pemilu nanti diliburkan mereka tidak dapat pulang ke kampung halamannya, tidak dapat pulang ke rumah asal dimana domisili dia berada sesuai KTP elektronik, nah itu bisa mengurus atau dimasukkan daftar pemilih pindahan," katanya.

Dijelaskannya, dalam pasal 36 ayat 3 PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, disebutkan DPTb bisa terjadi karena keadaan sejumlah hal.

Mulai dari pemilih menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi serta penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi.

"Selain itu, keadaan lain yang menyebabkan terjadinya DPTb adalah pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, dan atau tertimpa bencana alam," ujarnya.

Baca: Reaksi Manajemen Persib Bandung ke Fernando Soler Soal Tudingan Pengaturan Skor Persib vs PSMS

Baca: Pengakuan Angel Lelga Soal Fiki Alman Setelah Digerebek Vicky Prasetyo, Akan Menikah?

Kemudian untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb, maka pemilih harus menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilihan dalam DPT di TPS asal.

"Untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih atau formulir model A.5-KPU, pemilih melaporkan kepada PPS atau KPU kabupaten/kota asal, paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara," katanya.

Apabila dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur diatas, pemilih dapat melaporkan kepada KPU Kabupaten Tabalong untuk mendapatkan formulir model A.5 dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan (suket).

"Jadi berkenan hal itulah Bawaslu kabupaten Tabalong jauh hari sudah melakukan pendataan para pekerja perusahaan yang beroperasi di wilayah Tabalong, terutama yang tinggal di mess perusahaan," tegasnya.

Koordinasi dan pendataan ini akan terus dilakukan dengan manajemen perusahaan-perusahaan hingga nanti tersusun DPTb sampai pada batas waktu yang ditentukan 30 hari sebelum hari H.

"Harapan kami seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Tabalong dan telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak tahun 2019 mendatang," pungkasnya. (banjarmasinpost.co.id/dony usman)

Penulis: Dony Usman
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved