Tenaga Honorer K 2

Pemerintah Rencanakan Rekrut Profesional untuk Mengisi Jabatan ini

SELAIN pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), kini juga muncul rencana rekruitmen pegawai swasta

Pemerintah Rencanakan Rekrut Profesional untuk Mengisi Jabatan ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Jumat (23/11/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - SELAIN pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), kini juga muncul rencana rekruitmen pegawai swasta atau kalangan profesional masuk ke birokrasi pemerintah.

Adapun jabatan yang bisa diisi kalangan swasta tersebut eselon satu dan eselon dua.

Jika tak ada aral melintang, rencana ini akan mulai direalisasikan tahun depan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, mengatakan saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

"Mungkin saya rasa tahun depan ya, bukan tahun ini. Karena anggarannya sudah dikunci," kata Syafruddin di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (21/11).

Baca: BKN Contohkan 5 Kasus Pelajari Sistem Ranking CPNS 2018 di Permenpan No 61 Tahun 2018 Bisa Lolos SKB

Baca: #OjekPahlawanKeluarga Trending di Twitter, Prabowo Sebut Lulusan Jadi Ojek Online

Baca: Perjuangan Baim Wong Dapatkan Paula Verhoeven, Sering Curhat pada Wulan Guritno

Baca: Cek 7 Syarat Peserta Tak Lolos Passing Grade Bisa Ikuti SKB CPNS 2018 dengan Sistem Ranking Dari BKN

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, menambahkan pemilihan pegawai dari swasta akan dilakukan seleksi ketat agar mendapatkan orang-orang yang terbaik.

Tujuan kebijakan ini, lanjut dia, guna menciptakan fleksibilitas dalam birokrasi.

Dengan membuka peluang bagi pegawai di luar pemerintahan diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang kompetitif.

"Kami mencari dan merekrut talenta-talenta terbaik dari mana pun, yang tidak bisa diisi dari dalam akan diambil dari luar," kata Taufiq di kesempatan yang sama.

Taufik menambahkan, pegawai swasta yang menjadi kriteria antara lain harus memiliki keahlian tinggi yang tidak dimiliki dalam birokrasi pemerintahan.

“Nantinya akan direkrut melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dengan sistem kontrak,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan kebijakan percepatan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan kelas dunia.

“Negara-negara lain di ASEAN sudah sangat gencar melakukan perubahan-perubahan di sistem birokrasinya,” ujarnya.

Kepala BKD Kalsel, Perkasa Alam, menjelaskan bahwa belum ada undangan untuk BKD kabupaten dan kota di Kalsel maupun daerah lain terkait penjelasan soal bisa merekrut dari kalangan swasta melalui format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Tapi yang kami dengar, ada rencana akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah terkait P3K pada awal 2019 nanti. Itu saja. Tunggu saja info resminya dari pusat," kata Perkasa Alam.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved