Berita Banjarmasin

Tingkatkan Transparansi Sektor Migas dan Minerba, Kemenko Perekonomian Beri Syarat Ini

Tingkatkan Transparansi Sektor Migas dan Minerba, Kemenko Perekonomian Beri Syarat Transparansi BO

Tingkatkan Transparansi Sektor Migas dan Minerba, Kemenko Perekonomian Beri Syarat Ini
istimewa/ panitia EITI
Narasumber kegiatan sosialisasi pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Pelaporan Beneficial Ownership foto bersama dengan peserta di aula Best Western Hotel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas) dan mineral dan batubara (minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Pelaporan Beneficial Ownership (BO) di Hotel Best Western Kindai, Banjarmasin, Kamis (29/11/2018).

Sebagaimana diketahui, Transparansi BO atau pemilik manfaat korporasi merupakan satu dari sejumlah hal yang syaratkan oleh Standar EITI, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Pada banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan korporasi bahkan menjadi satu penyebab korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tentang informasi BO.

Baca: Penjelasan BKN Terkait Soal SKB CPNS 2018 Dipengaruhi Lulusan Pendidikan, Cek Link Hasil SKB & SKD

Baca: 5 Fakta Reuni Akbar PA 212 Jelang Pilpres 2019, Sikap MUI Jabar dan Ketidakpastian Sandiaga Uno

Baca: Fakta-fakta Pernikahan Mewah #CrazyRichSurabaya, Undang Raisa dan MLTR Serta Mobil Mewah

Baca: Ceramah Habib Bahar Bin Smith Viral, Berujung Pelaporan ke Polisi Jelang Pilpres 2019, Hina Jokowi?

“Sesuai dengan Standar EITI, di tahun 2020, seluruh negara pelaksana EITI, termasuk Indonesia harus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif,” jelas Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Industri Ekstraktif Mineral, Kemenko Perekonomian, Agus Haryanto.

Pada acara tersebut, melalui Agus, Bastian mengatakan upaya pelaksanaan transparansi BO di Indonesia telah melibatkan lintas kementerian dan lembaga yang mempunyai tujuan yang sama. Yakni dalam upaya mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sebagai payung hukum, sebut Bastian, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diundangkan pada awal bulan Maret 2018.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mensyaratkan transparansi data BO dalam perizinan di sektor minerba.

Baca: 3 Cucu Pendiri NU Ini Nyatakan Dukungan ke Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019

Baca: Pernyataan Presiden Jokowi Soal Aksi Penembakan yang Dipicu Beda Pilihan di Pilpres 2019

Baca: Bukti Pengaturan Skor Liga Indonesia Mengemuka, Persija Jakarta dan PSM Makassar Wajib Waspada

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kementerian Hukum dan HAM juga sedang berupaya membangun sistem agar pelaporan BO dapat teregistrasi dengan baik.

“Walaupun batas persyaratan pembukaan data BO di tahun 2020, namun EITI telah mencoba membuka BO dari sejumlah perusahaan dalam laporan EITI 2016 yang rencananya akan dipublikasikan pada akhir tahun 2018 ini” tambah Agus menutup sambutan yang ia bacakan.

(banjarmasinpost.co.id/Isti Rohayanti)

Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved