Berita Kabupaten Banjar

11 SKPD di Kabupaten Banjar Diduga Tak Sesuai Ketentuan Serahkan Dana Hibah

11 SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dalam pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - 11 SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dalam pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, kuat dugaan telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pemberian hibah menggunakan dana APBD tahun 2016 itu Juga kuat dugaan melanggar Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 tahun 2016 tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial.

SKPD yang dimaksud diantaranya Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Badan Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Disnakertrans, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DPC Korpri Kabupaten Banjar, Dishubkominfo, Kecamatan Simpangempat.

Beberapa pejabat terkait membenarkan sudah dimintai keterangan pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel di 2018 ini.

Pemanggilan dijadwalkan selama dua hari, masing-masing secara bergantian.

Baca: Potret Cantiknya Clarissa Wang Calon Istri Jusup Maruta Cayadi, Pernikahan Crazy Rich Surabaya

Baca: 10 Fakta Baru Pernikahan Crazy Rich Surabaya Jusup Maruta dan Clarissa, Tak Ada Doorprize Jaguar

Baca: Syahrini Dikabarkan Dekat dengan Reino Barack, Ini Kata Dj Dash Berlin, Teman Dekat Incess

Baca: Mata Najwa Bahas PSSI Bisa Apa, Instagram Najwa Shihab Banjir Permintaan Ini dari Suporter Timnas

Plt Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana Rusydah ketika dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui persis terkait permasalahan tersebut karena menjabat sebagai Pelaksana Tugas kepala Badan hanya beberapa bulan.

Dia mempersilakan menanyakan langsung kepada PPK, yakni Alfisyah.
Ketika dihubungi, Alfisyah membenarkannya, bahwa ia sudah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel di Banjarmasin.

“Tetapi maaf kalau masalah hibah genre kit itu sudah diselesaikan, kami juga sudah beberapa kali dipanggil kejaksaan, dan sudah beres,” katanya, Jumat (30/11).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, Safrian Noor ketika dikonfirmasi juga membenarkan sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel.

Saat itu kapasitasnya sebagai Disnakertrans yang mana realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 221.731.700,00.

Halaman
1234
Penulis: Hasby
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved