Berita Kabupaten Banjar

11 SKPD di Kabupaten Banjar Diduga Tak Sesuai Ketentuan Serahkan Dana Hibah

11 SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dalam pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga

“Tetapi setelah kami jelaskan bahwa pada 2016 masih menjabat di Disdukcapil maka tidak ada masalah. Karena pejabat yang berkompeten saat itu di disnakertrans bukan saya,” katanya.

Dia menjabat sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar.

Dalam LHP BPK RI, Disdukcapil juga disebutkan bahwa realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 21 juta.

Safrin Noor pun menjelaskan, dana sebesar itu untuk pembelian tiga set komputer yang diberikan sebagai penghargaan kepada desa terbaik dalam pelaksanaan evaluasi tertib administrasi kependudukan.

“Sudah kami berikan untuk tiga desa yakni Desa Penyambaran Karangintan, Abumbun Sungaitabuk, Bawahanselan Mataraman. Tidak ada fiktif,” tegasnya.

Dia juga menegaskan, pemberian hibah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Hanya saja dari versi BPK RI menyebutkan menjadi temuan karena pemberian harus dalam bentuk hibah, sedangkan pihaknya dalam bentuk pemberian langsung kepada pihak ketiga.

“Sudah diselesaikan oleh BPK dan rekomendasi agar tahun mendatang tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Ida Pressy juga membenarkan adanya LHP BPK RI 2016 yang menemukan ketidaksesuaian dalam pemberian dana hibah kepada pihak ketiga.

LHP BPK RI menyebutkan, Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp 688.375.000,- direalisasikan sebesar Rp 682.802.712,- atau 99,19 persen dari anggaran, realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat sebesar Rp 584.894.701,00.

Halaman
1234
Penulis: Hasby
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved