Berita Kabupaten Banjar

11 SKPD di Kabupaten Banjar Diduga Tak Sesuai Ketentuan Serahkan Dana Hibah

11 SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dalam pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern No : 05.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 terkait realisasi belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak sesuai ketentuan.

Laporan realisasi anggaran Pemkab Banjar tahun anggaran 2016 menyajikan realisasi belanja hibah sebesar Rp 31.307.186.800.
Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2016 tersebut termasuk belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat yang dikonversikan ke dalam belanja hibah yaitu sebesar Rp 18.438.671.012,-

Nilai tersebut merupakan akumulasi saldo belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat dari 11 SKPD dalam lingkungan Pemkab Banjar.

Selain SKPD yang disebutkan di atas menjadi perhatian dalam LHP BPK RI tersebut adalah Sekretariat Korpri realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 37.250.000,00.

Badan Lingkungan Hidup, realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 281.285.000,00.

Dinas Perumahan dan Permukiman realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9.431.674.000,00.

Kecamatan Simpangempat realisasi belanja barang dan atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 82.500.000,00.

BPBD Kabupaten Banjar, realisasi belanjar barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 19.580.000,00.

Dishubkominfo, sebesar Rp 67.433.000,00.

Dengan demikian diduga telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana hibah termasuk belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 oleh 11 SKPD Pemkab Banjar.

Wakil Ketua DPRD Banjar, Saidan Fahmi menyoroti LHP BPK RI 2016 itu. Menurutnya, setiap pemberian hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan permendagri tersebut.

Diantara ketentuan yang fundamental berubah dari permendagri sebelumnya adalah pemberian hibah kepada ormas harus berbadan hukum Indonesia yang setidak-tidaknya telah terdaftar di Kemenkumham selama tiga tahun.

“Selain itu pemberian hibah harus pula terencana pada saat penyusunan anggaran,” katanya, Jumat (30/11).

Terhadap LHP BPK tersebut, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti LHP BPK tersebut jika memang ada temuan, dengan melakukan koordinasi melalui RDP terhadap SKPD yang disebutkan dalam temuan BPK tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved