Berita Kabupaten Banjar

11 SKPD di Kabupaten Banjar Diduga Tak Sesuai Ketentuan Serahkan Dana Hibah

11 SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dalam pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - 11 SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dalam pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, kuat dugaan telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pemberian hibah menggunakan dana APBD tahun 2016 itu Juga kuat dugaan melanggar Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 tahun 2016 tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial.

SKPD yang dimaksud diantaranya Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Badan Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Disnakertrans, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DPC Korpri Kabupaten Banjar, Dishubkominfo, Kecamatan Simpangempat.

Beberapa pejabat terkait membenarkan sudah dimintai keterangan pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel di 2018 ini.

Pemanggilan dijadwalkan selama dua hari, masing-masing secara bergantian.

Baca: Potret Cantiknya Clarissa Wang Calon Istri Jusup Maruta Cayadi, Pernikahan Crazy Rich Surabaya

Baca: 10 Fakta Baru Pernikahan Crazy Rich Surabaya Jusup Maruta dan Clarissa, Tak Ada Doorprize Jaguar

Baca: Syahrini Dikabarkan Dekat dengan Reino Barack, Ini Kata Dj Dash Berlin, Teman Dekat Incess

Baca: Mata Najwa Bahas PSSI Bisa Apa, Instagram Najwa Shihab Banjir Permintaan Ini dari Suporter Timnas

Plt Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana Rusydah ketika dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui persis terkait permasalahan tersebut karena menjabat sebagai Pelaksana Tugas kepala Badan hanya beberapa bulan.

Dia mempersilakan menanyakan langsung kepada PPK, yakni Alfisyah.
Ketika dihubungi, Alfisyah membenarkannya, bahwa ia sudah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel di Banjarmasin.

“Tetapi maaf kalau masalah hibah genre kit itu sudah diselesaikan, kami juga sudah beberapa kali dipanggil kejaksaan, dan sudah beres,” katanya, Jumat (30/11).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, Safrian Noor ketika dikonfirmasi juga membenarkan sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel.

Saat itu kapasitasnya sebagai Disnakertrans yang mana realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 221.731.700,00.

“Tetapi setelah kami jelaskan bahwa pada 2016 masih menjabat di Disdukcapil maka tidak ada masalah. Karena pejabat yang berkompeten saat itu di disnakertrans bukan saya,” katanya.

Dia menjabat sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar.

Dalam LHP BPK RI, Disdukcapil juga disebutkan bahwa realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 21 juta.

Safrin Noor pun menjelaskan, dana sebesar itu untuk pembelian tiga set komputer yang diberikan sebagai penghargaan kepada desa terbaik dalam pelaksanaan evaluasi tertib administrasi kependudukan.

“Sudah kami berikan untuk tiga desa yakni Desa Penyambaran Karangintan, Abumbun Sungaitabuk, Bawahanselan Mataraman. Tidak ada fiktif,” tegasnya.

Dia juga menegaskan, pemberian hibah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Hanya saja dari versi BPK RI menyebutkan menjadi temuan karena pemberian harus dalam bentuk hibah, sedangkan pihaknya dalam bentuk pemberian langsung kepada pihak ketiga.

“Sudah diselesaikan oleh BPK dan rekomendasi agar tahun mendatang tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Ida Pressy juga membenarkan adanya LHP BPK RI 2016 yang menemukan ketidaksesuaian dalam pemberian dana hibah kepada pihak ketiga.

LHP BPK RI menyebutkan, Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp 688.375.000,- direalisasikan sebesar Rp 682.802.712,- atau 99,19 persen dari anggaran, realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat sebesar Rp 584.894.701,00.

Ida Pressy menjelaskan, Dinas Sosial adalah SKPD yang berurusan dan mengurusi bantuan sosial untuk warga yang prasejahtera.

Pihaknya menyerahkan bantuan kepada penerima yang tidak berbadan hukum, melainkan warga miskin yang harus dibantu.

Semua ada bukti penerimaan atau tanda serah terima serta ditandatangani.

Hanya saja menurutnya, ada kesalahan administrasi yakni seharusnya ada Naskah Perjanjian Hibah.

“Semua sudah kami serahkan, tidak ada yang fiktif. Sudah pernah dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Kalsel, sekitar tahun lalu pastinya saya lupa,” jelasnya, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/11).

Sekda Banjar, H Nasrun Syah juga mengatakan hal senada.

Dirinya pernah dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Kalsel terkait LHP BPK RI 2016 tentang penyaluran dana hibah kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Sekretariat Daerah, realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 37.250.000,00.

Ditemui diruang kerjanya, H Nasrun Syah menjelaskan bahwa menjadi catatan hanya karena tidak ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah, biasanya hanya memakai berita acara saja.

“Sekitar tahun lalu dimintai keterangannya di Kejati Kalsel. Kini dalam pencairan dana hibah benar-benar selektif dan memperhatikan aturan-aturan, disamping tepat sasaran juga harus diperuntukan bagi yang benar-benar memerlukan,” ujarnya.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern No : 05.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 terkait realisasi belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak sesuai ketentuan.

Laporan realisasi anggaran Pemkab Banjar tahun anggaran 2016 menyajikan realisasi belanja hibah sebesar Rp 31.307.186.800.
Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2016 tersebut termasuk belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat yang dikonversikan ke dalam belanja hibah yaitu sebesar Rp 18.438.671.012,-

Nilai tersebut merupakan akumulasi saldo belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat dari 11 SKPD dalam lingkungan Pemkab Banjar.

Selain SKPD yang disebutkan di atas menjadi perhatian dalam LHP BPK RI tersebut adalah Sekretariat Korpri realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 37.250.000,00.

Badan Lingkungan Hidup, realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 281.285.000,00.

Dinas Perumahan dan Permukiman realisasi belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9.431.674.000,00.

Kecamatan Simpangempat realisasi belanja barang dan atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 82.500.000,00.

BPBD Kabupaten Banjar, realisasi belanjar barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 19.580.000,00.

Dishubkominfo, sebesar Rp 67.433.000,00.

Dengan demikian diduga telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana hibah termasuk belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun anggaran 2016 oleh 11 SKPD Pemkab Banjar.

Wakil Ketua DPRD Banjar, Saidan Fahmi menyoroti LHP BPK RI 2016 itu. Menurutnya, setiap pemberian hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan permendagri tersebut.

Diantara ketentuan yang fundamental berubah dari permendagri sebelumnya adalah pemberian hibah kepada ormas harus berbadan hukum Indonesia yang setidak-tidaknya telah terdaftar di Kemenkumham selama tiga tahun.

“Selain itu pemberian hibah harus pula terencana pada saat penyusunan anggaran,” katanya, Jumat (30/11).

Terhadap LHP BPK tersebut, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti LHP BPK tersebut jika memang ada temuan, dengan melakukan koordinasi melalui RDP terhadap SKPD yang disebutkan dalam temuan BPK tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis:
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved