BPTD Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat, Soal Kondisi Pelabuhan Feri di Sebuku

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Tidak maksimalnya operasional pelabuhan feri penyeberangan di Pulau Sebuku karena kondisi lengsengan tidak mecing dengan lamdor, saat dilakukan uji coba oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP) mendapat tanggapan pihak satuan kerja (Satker) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

Satker BPTD Banjarmasin, Suwardi membenarkan adanya kendala saat uji coba pelabuhan. Hanya dia, belum memberikan jawaban pasti mengenai solusi agar pelabuhan bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Solusinya, kami kan harus lapor dulu ke pusat. Harus punya payung hukum. Kalau mau diturunin (lengsengan). Tidak bisa serta-merta, langsung turunin," kata Suwardi kepada banjarmasinpost.co.id.

Menurut Suwardi, dengan ada payung hukum untuk melakukan pekerjaan lengsengan pelabuhan, akan memberikan ketenangan saat melakukan pekerjaan.

Baca: BREAKING NEWS - Digigit Ular Kobra, Ibu Rumah Tangga di Kertak Hanyar Ini Meregang Nyawa

"Ini kan bukan pekerjaan pribadi. Kalau pekerjaan pribadi bisa langsung diputuskan. Karena milik pemerintah, jadi harus lapor dulu," kata Suwardi.

Namun, setelah disampaikan ke pemerintah pusat. Tambah dia, apa yang menjadi petunjuk pemerintah pusat tentu akan dilaksanakan.

"Kalau disuruh dibongkar, ya kita bongkar," jelasnya.

Apakah kondisi fisik lengsengan pelabuhan sudah sesuai desain saat pekerjaan. Masih menurut Suwardi, ditegaskan dia, fisik yang ada saat ini sesuai desain yang ada dalam kontrak.

Baca: Ibu Rumah Tangga Digigit Kobra, Korban Jalani Ritual Dibaringkan Depan Rumah, Berharap Hidup Lagi!

Tapi karena kondisi perairan khususnya di sisi Pulau Sebuku, terjadi surut esktrem terjadi di bulan-bulan ini.

"Ya sebenarnya bisa saja digunakan. Hanya yang terganggu bongkar muatnya. Maka dari itu jam berangkatnya bisa menyesuaikan. Kan ada tabel pasang surut air," tandasnya.

(BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)