Berita Hulu Sungai Tengah

Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Kajari HST Warning Para Jaksanya Jangan Lakukan Ini

predikat tersebut diberikan, terkait upaya Kejari HST dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khususnya dalam hal pelayanan hukum.

Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Kajari HST Warning Para Jaksanya Jangan Lakukan Ini
Hanani
Kajari HST Wagiyo Santoso memperlihatkan piagam Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB, Rabu (12/12/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah (HST), berhasil meraih predikat sebagai unit pelayanan wilayah bebas korupsi (WBK). Predikat tersebut diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), di Jakarta pada 10 Desember 2018, yang diterima Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HST Wagiyo Santoso.

Wagiyo, usai kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana berkeluatanhukum tetap, di halaman Kantor Kejari HST, Rabu (12/12/2018) menjelaskan, predikat tersebut diberikan, terkait upaya Kejari HST dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khususnya dalam hal pelayanan hukum.

“Di kantor,kami juga menyediakan ruang khusus tamu. Semua tamu yang mau bertemu jaksa tak boleh masuk ke dalam,” kata Wagiyo.

Bagi yang mau mengadu, dilayani di ruang informasi publik. Selain itu, juga ada pelayanan terhadap pengantaran barang bukti, selama jaraknya masih dalam jangkauan.

Baca: Video Luna Maya Saat Tak Sengaja Sebut Jargon Syahrini, Melaney Ricardo Langsung Menegur

“Ada pelayanan hukum gratis via email, pelayanan via teknologi informasi,serta pelayanan konsultasi hukum di kolom pelayanan di website kami,”kata Kajari.

Disebutkan, semua kegiatan Kejari HST, bisa dilihat via website tersebut, termasukinfo perkara. “Intinya, kami membangun akuntabilitas, transparansi dan pelayanan masyarakat. Predikat WBK, khusus untuk lembaga kejaksaan di unit kerja daerah-daerah diberikan di 13 unit kerja kejaksaan se Indonesia, salah satunya HST.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming BWF World Tour Finals 2018, Marcus/Kevin VS Astrup/Anders

Predikat tersebut juga diberikan di sejumlah institusi lain, seperti kepolisian. Penilaian Kemenpan-RB, berdasarkan survei badan pusat statistic (BPS) terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Selain itu, juga berdasarkan tingkat penyelesaian perkara, dan kegiatan lainnya seperti Jaksa Masuk Sekolah dan jakasa masuk pesantren-pesantren. Selain predikat yang diberikan terhadap institusi tersebut, Kemenpan juga memberikan penghargaan kepada Kajari.

Secara personal sebagai pimpinan, Wagiyo Santoso dinilai sebagai pelopor perubahan pembangunan zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kejari HST.

Setelah meraih predikat tersebut Kajari mempersilakan media massa memberikan kontrol jika ada jajaran kejaksaan melakukan penyimpangan.

“Kami sendiri tetap melakukan kontrol secara internal. Untuk bebas dari korupsi, kejaksaan dulu yag harus bebas dari melakukan hal menyimpang.Kami ingin hal ini juga dilakukan Pemkab HST, agar sama-sama mencegah korupsi,”ungkap Kajari.

Disebutkan, kementerian PAN-RB tetap melakukan evaluasi dan pemantauan, bagi semua peraih predikat WBK tersebut. Jika ditemukan praktek pungutan liar, calo, gratifikasi bisa memasukkan aduan ke www.lapor.go.id.

Untuk itu, Wagiyo pun mengingatkan para jaksa agar menjaga kepercayaan tersebut, dengan tak melakukan penyimpangan, baik berupa pungli, gratifikasi maupun perbuatan melangar lainnya. Sebab, kata Wagiyo, jika ditemukan penyimpangan dan terbukti, predikat tersebut bisa dicabut.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved