Berita Kotabaru

Pelayanan Publik di Dua SKPD di Kotabaru Masuk Zona Kuning, ini Sanksi yang Akan Diberikan Bupati

Sanksi tersebut akan diberikan Bupati Kotabaru menyusul adanya hasil penilaian Ombusdman RI soal pelayanan publik di SKPD tersebut

Pelayanan Publik di Dua SKPD di Kotabaru Masuk Zona Kuning, ini Sanksi yang Akan Diberikan Bupati
istimewa
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan H Akhmad Rivai menyerahkan penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi daro Ombudsman RI kepada Bupati Kotabaru H Sayed Jafar SH. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Sanksi tegas bakal didapatkan Dinas Sosial Kotabaru.

Sanksi tersebut akan diberikan Bupati Kotabaru menyusul adanya hasil penilaian Ombusdman RI soal pelayanan publik di SKPD tersebut, masuk dalam zona kuning atau katagori sedang.

Hal itu diungkapkan Bupati Kotabaru H Sayed Jafar melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Akhmad Rivai, sanksi tegas yang akan diberikan kepada Dinsos terkait dua pelayanan masuk zona kuning.

Mengenai dua produk layanan yang ada di SKPD tersebut, antara lain produk layanan rekomendasi BPJS dan rekomendasi pengangkatan anak karena berada di bawah rentang nilai ditentukan.

Baca: Hotman Paris Bongkar Video Akad Nikah Hilda Vitria dan Kriss Hatta? Cari KPI, Jantung Mau Copot

Baca: Tahun Baru 2019: Tradisi Unik Malam Tahun Baru di Seluruh Dunia, Ada Lempar Barang ke Pintu

Baca: Opick Dikabarkan Akan Menikah Lagi dengan Bebi Silvana, Foto Pertemuan Keluarga Beredar

"Jadi sanksinya, sanksi administratif dulu. Seperti apa bentuk sanksinya mungkin bupati yang menentukan," kata Rivai kepada banjarmasinpost.co.id, Jumat (14/12/2018).

Rivai menambahkan, selain Dinas Sosial, sanksi teguran juga bakal diberikan untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Dari empat produk layanan di SKPD itu, satu masuk zona kuning.

Berbeda dengan dua SKPD lainnya yang juga menjadi dasar penilaian Ombusdman.

Adalah Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Masih menurut Rivai, semua produk layanan yang ada di dua SKPD tersebut masuk zona hijau berdasar penilaian Ombusdman, akan diberi apresiasi (award) dari Bupati.

"Aku akan membuat telaahan kepada bupati. Apresiasi yang akan diberikan bisa berupa panambahan anggaran," ujar Rivai.

Dengan harapan SKPD bersangkutan bisa menambah fasilitas lainnya mendukung pemberian layanan publik lebih maksimal.

Sekadar diketahui, Kabupaten Kotabaru mendapat Predikat Kepatuhan Tinggi, dengan peringkat 21 dari 199 kabupaten di Indonesia.

Masih menurut Rivai, menjadi sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, khususnya Bupati Kotabaru karena kabupaten berjuluk Bumi Saijaan ini berada di peringkat 2 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel dengan nilai 92,51.

BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved