Berita Batola

Dewan Batola Minta Pemkab Bikin Zonasi Lokasi APK buat Ditawarkan ke Para Caleg

Pemkab setempat diharapkan membuat zonasi atau lokasi untuk ditawarkan ke calon legisalatif yang sedang menggelar masa kampanye saat ini.

Dewan Batola Minta Pemkab Bikin Zonasi Lokasi APK buat Ditawarkan ke Para Caleg
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Wakil Ketua DPRD Batola, Anis Riduan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Wakil Ketua DPRD Batola, Anis Riduan mengharapkan agar pemkab setempat membuat zonasi atau lokasi untuk ditawarkan ke calon legisalatif yang sedang menggelar masa kampanye saat ini.

“Intinya jika pemda hendak dibayar pajaknya, maka Pemkab Batola menawarkan tempat tempat mana saja untuk sarana promosi ke para caleg,” kata Anis, Senin (17/12/18).

Menurut Anis, pemasangan alat peraga kampanye (APK) tambahan tak perlu bayar retribusi daerah selama tidak memakai tempat yang disediakan oleh daerah. Misalnya ada caleg menyewa tempat milik daerah yang ditujukan sebagai sarana promosi di tempat tempat strategis yang pe gelolaanya dipegang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola.

“Nah, APK jika dipasang terlepas dari lokasi yg disediakan maka tidak perlu membayar retribusi,” katanya.

Baca: Cerita Kevin Sanjaya Usai Mengundurkan Diri di BWF World Tour Finals 2018, Banjir Simpati

Baca: Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions - Cek Prediksi Hasil Undian 16 Besar Liga Champion

Baca: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Terjadinya Cuaca Ekstrem 11 Daerah di Kalsel

Baca: Sosok Bebi Silvana, Mantan Model yang Dinikahi Opick, Simak Juga Perjalanan Cintanya

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola sendiri menyesalkan ratusan alat peraga kampanye (APK) tambahan yang sudah dipasang calon legislatif ternyata belum membayar pajak ke kantor pengelolaan pajak setempat.

“Yaa ada sebagian besar APK tambahan milik baik caleg atau partai sudah terpasang di lokasi strategis. Sayangnya, mereka belum membayar pajak APK ke kami,” tegas Ali Akbar, Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola.

Menurut Ali, pajak APK itu dasar hukumnya perda No 10 tahun 2011 tentang pajak daerah, yakni lebih khusunya pajak reklame. Reklame sendiri merupakan benda, alat dan alat perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau menarik perhatian umum.

“Untuk APK yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kita gratiskan. Namun, APK tambahan dari caleg atau partai, kita kenakan pajak reklame,” tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho).

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved