Berita Banjarbaru

Patuhi instruksi Kemendagri, 1300 e-KTP Dibakar di Halaman Kantor Disdukcapil Banjarbaru

Usai apel pagi, disaksikan langsung Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah sebanyak 1300 e-KTP itu dimusnahkan dengan cara dibakar.

Patuhi instruksi Kemendagri, 1300 e-KTP Dibakar di Halaman Kantor Disdukcapil Banjarbaru
HO/Humas Pemko Banjarbaru
Sebanyak 1300 e-KTP dibakar , pemusnahan ini merupakan awal dan kedepan secara bertahap e-KTP yang tidak valid atau rusak harus dibakar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tumpukan bundelan e-KTP dikumpulkan di halaman belakang kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru, jalan Jenderal Sudirman, Loktabat Utara, Senin (17/12).

Usai apel pagi, disaksikan langsung Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah sebanyak 1300 e-KTP itu dimusnahkan dengan cara dibakar.

"Ya kita saksikan pemusnahan e-KTP dengan cara dibakar. Itu e-KTP yang tidak valid, rusak, salah pengetikan ya harus dibakar sesuai dengan instruksi Kemendagri. Alhamdulilah di Banjarbaru instruksi itu bisa cepat mulai dilaksanakan. Tujuan dibakar untuk hindari isu bahwa e-KTP digunakan kepentingan lain-lain. Yang dimusnahkan 1300 e-KTP," ucap Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah kepada reporter banjarmasinpost.co.id.

Kadis Dukcapil Kota Banjarbaru Hj Sri Fatma Karmailita mengatakan sebanyak 1300 e-KTP itu rentang waktu dari 2011 sampai sekarang. Jadi e-KTP ada yang rusak. " Ini awal dan akan bertahap terus dimusnahkan dengan cara dibakar tiap hari e-KTP yang rusak itu. Memang sekarang langsung dibakar, ini tahap pertama dulu 1300 e-KTP, terus-terusan sisanya nanti dibakar jalan ada lagi tersisa," katanya.

Perlu diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan agar e-KTP yang rusak atau tidak berlaku lagi dimusnahkan dengan cara dibakar. Instruksi ini dibuat karena akan memerlukan tempat penyimpanan yang besar jika e-KTP yang rusak hanya digunting atau dipotong.

Dan dalam pembakaran tentunya ada berita acara yang harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Nantinya akan ada sanksi jika petugas tidak mematuhi aturan dan menyebabkan banyak e-KTP tercecer.

Mendagri mengeluarkan surat edaran (SE) untuk seluruh bupati/wali kota. SE bernomor 470.13/11176/SJ tanggal 13 Desember 2018 berisi tentang penatausahaan e-KTP rusak.
(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved