Berita Kalteng

Gubernur Kalteng Lempar Wacana Otonomi Khusus, Dewan Adat Dayak Respon Positif

Gubernur Kalteng Lempar Wacana Otonomi Khusus, Dewan Adat Dayak Respon Positif

Gubernur Kalteng Lempar Wacana Otonomi Khusus, Dewan Adat Dayak Respon Positif
banjarmasin post group/ faturahman
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan sejarah sempat diwacanakan untuk menjadi Ibu Kota NKRI saat Presiden Pertama Soekarno, memimpin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran beberapa kali melempar wacana untuk menjadikan Bumi Tambun Bungai sebagai daerah otonomi khusus seperti layaknya provinsi lain yang maju.

Harapan munculnya ide otonomi khusus tersebut karena banyak hal diantaranya, karena pembagian hasil antara pusat dan daerah yang masih sangat kecil, karena hasil Bumi Kalteng yang banyak namun tidak sebanding dengan pembangunan daerah ini.

Kota Palangkaraya dalam sejarahnya dicadangkan sebagai Ibu Kota Negara RI yang sejak lama di gaungkan oleh Presiden Soekarno, juga masalah kecilnya kewenangan daerah untuk memberlakukan pungutan kepada pihak ketiga , karena ada kesan kewenangan terlalu dibatasi pusat.

Salah satu yang dipermasalahkan adalah upaya Kalteng dalam menambah pendapatan asli daerah dengan memungut kepada pihak ketiga yang masih ada kesan dilarang, padahal dana itu untuk membangun daerah Kalteng agar lebih maju."Wajar Kalteng ingin otonomi khusus, tentu untuk pembangunan deerah yang lebih mantap," ujar Sugianto.

Baca: Reino Barack Disebut Lamar Syahrini, Cek Konsep Pernikahan Princes & Mantan Luna Maya Itu

Baca: Jadwal Penerimaan Honorer Ditetapkan Kemenpan RB, Beda dengan CPNS 2018, Cek Syaratnya

Baca: Jalan Gubeng Ambles Ungkap Fakta-fakta Baru, Mulai Sesar Waru, Sikap Polisi dan Penyebab

Baca: Ucapan Via Vallen Saat Diperiksa Polisi Terkait Endorse Kosmetik Ilegal Sama Seperti Nella Kharisma

Terkait wacana tersebut, langsung di respon Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng, H Agustiar, Kamis (20/12/2018) yang menegaskan wacana otonomi khusus yang dilempar oleh Gubernur Kalteng tersebut sangat beralasan, jika melihat pembangunan Kalteng yang masih jauh tertinggal.

"Kami dari dewan adat dayak, sangat berharap agar Kalteng ini lebih baik, masyarakatnya lebih maju dengan perekonomian yang makin mantap dan tentunya dengan adanya otonomi khusus maka Provinsi ini memiliki kewenangan lebih dari provinsi lain yang bukan berstatus Otsus, ini harus diperjuangkan," ujarnya.

Pembangunan Kalteng Masih Timpang

WACANA Otonomi khusus yang dilempar Gubernur Kalteng untuk provinsi yang dipimpinnya juga mendapat respon dari berbagai kalangan yang rata-rata mendukung wacana tersebut untuk segera diwujudkan.

Ada beberapa faktor yang jadi acuan keistimewaan Kalteng agar jadi otonomi khusus tersebut, diantaranya, faktor sejarah berdirinya Palangkaraya yang digadang sebagai Ibu Kota RI, sejak Pemerintahan Presiden Soekarno.

Baca: Kemenpan RB Umumkan Jadwal Penerimaan Pegawai Honorer, Tak Mirip CPNS 2018 via sscn.bkn.go.id

Baca: BKN Beri Batas Waktu Bagi CPNS 2018 Untuk Setorkan NIP Setelah Tes SKB dan Daftar via sscn.bkn.go.id

Termsuk masalah kewenangan daerah yang masih minim atau kecil daripada pusat, sehingga banyak kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada daerah, pembagian hasil untuk Kalteng dari eksploitasi hasil bumi maupun dari investasi yang masuk masih sangat kecil, sehingga muncul wacana tersebut.

Anggota DPRD Kalteng, yang juga Plt Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera membenarkan banyak hasil tambang, hasil perkebunan kelapa sawit,dan kekayaan Kalteng lainya,masih sangat kecil dinikmati masyarakat Kalteng, sehingga belum sebanding dengan pembagian hasil yang diberikan pusat.

Namun sebut dia, untuk mendapatkan status otonomi khusus tersebut tentu juga perlu perjuangan." Perlu melakukan pendekatan ke pemerintah pusat, perlu dukungan juga dari masyarakat Kalteng," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/ faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved