Berita Banjar

Santer Kabar Kejari Banjar Terbitkan SP3 Kasus Kunker DPRD Banjar

Santer beredar kabar Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar bakal menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan penyalahgunaan

Santer Kabar Kejari Banjar Terbitkan SP3 Kasus Kunker DPRD Banjar
hasby
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Muji Martopo 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Santer beredar kabar Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar bakal menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan penyalahgunaan anggaran kunjungan kerja DPRD Banjar.

Hal ini sesuai janji Kepala Kejaksaan Negeri Banjar, Muji Martopo bahwa pada 2018 ini kasus tersebut akan ‘selesai’ pada Peringatan Hari Anti Korupsi beberapa waktu lalu.

Kasus perjokian dalam perjalanan dinas ke luar daerah dan juga adanya dugaan perjalanan dinas luar daerah fiktif yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp 5 miliar dari pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp 16,3 miliar dan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 24 miliar dan anggaran 2017 sebesar Rp 24 miliar.

Kasus dugaan perjalanan fiktif Anggota DPRD Banjar bergulir sejak 2015-2016 lalu, sudah naik ke tahap penyidikan pada Februari 2017. Dugaan perjalanan fiktif anggota DPRD Banjar sendiri terkuak saat melakukan perjalanan dinas ke Surabaya, ada sejumlah modus diantaranya adalah perjokian kunker.

Baca: Amien Rais Didesak Mundur 5 Pendiri PAN Karena Dukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019

Baca: Reaksi Berbeda Maia Estianty dan Irwan Mussry Saat Dul Jaelani Beri Kejutan untuk Ibunya di Hari Ibu

Baca: Kalimat I Miss You dari Dylan Sahara untuk Ifan Seventeen, Firasat Sebelum Tsunami Banten & Lampung?

Baca: 6 Fakta Serda Jhoni Risdianto, Pelaku Penembakan Perwira TNI Letkol Dono Kuspriyanto, Motif & Mabuk

Kepala Kejaksaan Negeri Banjar, Muji Martopo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih proses pemeriksaan. Pria ramah itu pun menyangkal keras bahwa kasusnya sudah SP3 dan mempersilakan menanyakan langsung kepada Kasipidsus, Tri Taruna Fariadi.

“Masih proses pemeriksaan,” katanya, Rabu (26/12).

Warga Kabupaten Banjar, Akhmad Husaini mengatakan, kasus perjokian dugaan perjalanan dinas fiktif luar daerah ini sangat menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Banjar. Perjalanan kasusnya sudah hampir dua tahun, belum ada kepastian hukumnya.

Sepengetahuannya, padahal kasusnya bisa saja diambil alih oleh Kejaksaan Agung dengan dasar hukumnya, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tipikor.

Baca: 5 Pendiri PAN Ungkap Sosok Penyebar Isu Kebangkitan PKI Jelang Pilpres 2019, Amien Rais?

Baca: Penjelasan Ilmiah Resmi BMKG Tentang Suara Dentuman Keras yang Terdengar di Bandung dan Sumsel

“Penyidik Kejari Banjar dalam menjalankan proses hukum adanya dugaan perjokian oleh para anggota DPRD Banjar ini tidak ada tanda-tanda keseriusan untuk menyelesaikan proses hukum sampai ke pengadilan tipikor, sudah satu tahun delapan bulan lebih proses hukum belum juga selesai,” ucap pegiat anti korupsi di Kabupaten Banjar itu, Rabu (26/12).

Dia menambahkan, meminta proses hukum adanya dugaan perjokian dan perjalanan luar daerah fiktif yang diduga dilakukan anggota DPRD Banjar diambilalih Kejaksaan Agung RI. Terlebih informasi yang didapatnya bahwa pihak terkait oknum anggota DPRD Banjar melakukan lobi dengan oknum penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar untuk menghentikan proses hukumnya.

(banjarmasinpost.co.id/Hasby Suhaily)

Penulis:
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved