Berita Kabupaten Banjar

Pelaporan Dana Desa di Kabupaten Banjar Baru 76 Persen, Bagi yang Belum Terancam Sanksi

Hingga akhir Desember 2018 ini, baru 76 persen desa di Kabupaten Banjar yang menyampaikan laporan penggunaan dana desa.

Pelaporan Dana Desa di Kabupaten Banjar Baru 76 Persen, Bagi yang Belum Terancam Sanksi
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Kabid Perbendaharaan, H Abdullah Fahtar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA -- Bagi desa yang belum menyampaikan laporan output penggunaan dana desa maka terancam mendapatkan sanksi berupa pemotongan dana desa tahun berikutnya bahkan bisa tidak mendapatkan kucuran dana desa.

Hingga akhir Desember 2018 ini, baru 76 persen desa di Kabupaten Banjar yang menyampaikan laporan penggunaan dana desa.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, H Abdullah Fahtar mengatakan, hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah desa, terutama yang belum menyampaikan laporan outcome penggunaan dana desanya.

Aparatur desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa segera menyelesaikannya hingga 31 Desember 2018 dan paling lambat 10 Januari 2019.

Baca: Status Terkini Gunung Anak Krakatau, Warga 2 Pulau Diungsikan, Ancaman Tsunami Selat Sunda?

Laporan realiasi berisikan diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaporan melalui online dengan aplikasi yang tersedia melalui input spam Kementerian Keuangan RI. Melalui itulah, kementerian melakukan pemeriksaan dan jika tidak terpenuhi pelaporannya sesuai mekanimse pusat, maka terancam tidak disalurkan lagi dana desa.

"Hendaknya ini menjadi perhatian, jangan sampai terkena sanksi. Tentunya dana desa sangat bermanfaat untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa," kata Abdullah Fahtar.

Dia menjelaskan, ada bantuan keuangan untuk desa yang bersumber dari bagi hasil pajak desa dan retribusi daerah. Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan, 277 desa yang mana penyaluran sudah seratus persen dan realisasi laporan inilah yang baru 76 persen.

"Kami menyadari karena memang bisa saja ada proses pengerjaan yang belum selesai. Dana Desa total sebesar Rp 188 miliar, alokasi dana desa sebesar Rp 87 miliar, dana hasil bagi pajak Rp 5,6 miliar, semua sudah terealisasi, tinggal pelaporannya saja lagi," tambahnya.

Baca: Persamaan Kisah Syahrini dan Reino Barack dengan Maia Estianty dan Irwan Mussry, Berakhir Sama?

Saat ini BPKAD melalui seluruh SKPD menunggu laporan dan SPJ dan bagi yang masih ada sisa, menurut Abdullah Fahtar, segera konfirmasi. Batas waktu pencairan Jumat (28/12) hingga sore hari, termasuk tarik tunai. Pihaknya optimistis pada Jumat sudah bisa seratus persen selesai dan tinggal menunggu pengembalian kelebihan belanja pada semua SKPD, serta setor pajak PPH.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, H Aspihani ketika dikonfirmasi mengatakan, batas akhir mengumpulkan laporan pada 10 Januari 2019, pihaknya pada awal Januari 2019 akan menyurati desa-desa mana saja yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Saat ini dirasanya masih ada waktu dan meyakini semua akan menyelesaikan laporan tersebut.

“Kami himbau secepatnya menyelesaikan laporan penggunaan dana desa, agar kiranya yang sudah menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan segera menyelesaikan pertanggungjawabannya. Pelaporannya sesegeranya selesaikan,” himbaunya.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 20 : Liverpool vs Arsenal Live Bein Sport 1

Salah satu desa yang belum menyampaikan adalah Desa Bincau. Kepala Desa Bincau atau Pambakal, H Samsudi membenarkannya, dirinya pun berusaha menyelesaikan pertanggungjawaban sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Masih menyusun berkasnya, ada perubahan pembangunan dan mudah-mudahan sebelum itu (10 Januari 2019), sudah bisa selesai,” pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved