Berita Kabupaten Banjar

Ini Kendala Desa Dalam Membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Menjadi kendala bagi beberapa pendamping desa adalah karena kondisi geografis yang cukup luas dan perubahan Peraturan Bupati (Perbup) dana desa.

Ini Kendala Desa Dalam Membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Tim Pendamping Dana Desa di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Batas waktu pelaporan pertanggungjawaban dana desa hingga 10 Januari 2019, baru 76 persen yang sudah menyampaikan laporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar.

Menjadi kendala bagi beberapa pendamping desa adalah karena kondisi geografis yang cukup luas dan perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang dana desa Nomor 19 tahun 2018.

Diungkapkan salah seorang pendamping dana desa, Aunul Khoir, Jumat (28/12). Menjadi kendala yang dialaminya adalah kondisi geografis yang mana akses antar desa harus melalui jarak yang cukup jauh, transportasi yang sulit ditambah sinyal jaringan telekomunikasi atau mengakses internet tidak ada.

Bersyukur desa yang didampinginya dalam membuat laporan pertanggungjawaban sudah selesai, yakni Desa Belagian, Desa Pa'au, Desa Benuariam dan Desa Artain Kecamatan Aranio. Dirinya dibantu tim yang berjumlah enam orang untuk di Kecamatan Aranio, mereka adalah Bahauddin, Asnan, Aunul Khoir, Achmad Ramadhani, Sri Hartati.

Baca: Fenomena Aneh Muncul di Selat Sunda Saat Tsunami Banten dan Tsunami Lampung, Ini Kata Ahli

"Sudah selesai semua. Kuncinya karena kami sering kordinasi bersama aparat pemerintahan desa sehingga hubungan pendamping sama aparat desa terjalin harmonis, karena dengan hubungan yang harmonis desa sehingga desa bisa dan mau diarahkan untuk sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Dia menambahkan, tentunya perlu tim yang solid pula sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Pihaknya selesai membuat laporan pertanggungjawaban dana desa tepatnya 26 Desember 2018.

Salah satu desa yang belum menyampaikan adalah Desa Bincau. Kepala Desa Bincau atau Pambakal, H Samsudi membenarkannya, dirinya pun berusaha menyelesaikan pertanggungjawaban sebelum batas waktu yang ditentukan.

Baca: Gelombang Tsunami dan Gempa Besar Terjang Indonesia di Malam Tahun Baru 2019, Ini Kata BMKG

“Masih menyusun berkasnya, ada perubahan pembangunan dan peraturan perubahan Perbup tentang dana desa agak lama selesai, mudah-mudahan sebelum itu (10 Januari 2019), sudah bisa selesai,” pungkasnya.

Adapun bagi desa yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana desa atau capaian output belum seratus persen, maka terancam mendapatkan sanksi berupa pemotongan dana desa tahun berikutnya bahkan bisa tidak mendapatkan kucuran dana desa. Baru 76 persen desa yang menyampaikan laporan penggunaan dana desa. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved