Berita Kabupaten Banjar

Kasat Reskrim Polres Banjar: Kasus Korupsi Dana Desa, Desa Kahelaan Sudah P21

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Banjar masih menjadi catatan-catatan bagi Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel.

Kasat Reskrim Polres Banjar: Kasus Korupsi Dana Desa, Desa Kahelaan Sudah P21
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Kepala Unit Tipidkor Satreskrim Polres Banjar, Ipda Syahrizal 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pengelolaan dana desa di Kabupaten Banjar masih menjadi catatan-catatan bagi Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah mengungkapkannya saat penyerahan LHP di kantor Perwakilan BPK RI kepada Bupati Banjar, H Khalilurrahman dan Wakil Ketua DPRD Banjar, M Iqbal Khalilurrahman, Senin (17/12) lalu.

Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan semester satu tahun anggaran 2018 pada Pemkab Banjar.

Dari sisi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada Pemkab Banjar ada beberapa kelemahan.

Baca: Fenomena Aneh Muncul di Selat Sunda Saat Tsunami Banten dan Tsunami Lampung, Ini Kata Ahli

Mulai dari pembinaan, kepada pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan ADD belum sepenuhnya memadai, pembinaan penggunaan dana desa dan ADD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMdes sepenuhnya optimal.

Pembinaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan ADD terkait pengoperasian sistem aplikasi Siskeudes dan sistem informasi lainnya belum sepenuhnya memadai.

Pelaksanaan pengawasaan pengelolaan dana desa dan ADD belum sepenuhnya memadai terkait evaluasi APBDes, evaluasi kesesuaian penggunaan, evaluasi pembukuan dan pengoperasian sistem aplikasi, evaluasi atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawan, pengujian kelengkapan dan ketepatan waktu laporan.

Terpisah, Polres Banjar melalui Unit Tipikor Satreskrim pada 2018 ini menangani dua laporan perkara dana desa, semua perkara sudah P21 tahap dua dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Martapura.

Baca: Beda Ramalan Soal Syahrini dan Reino Barack dari Mbak You, Mbah Mijan, Mama Ella & Baby Djenar

Kasat Reskrim Polres Banjar, Akp Sofyan didampingi Kepala Unit Tipidkor, Ipda Syahrizal mengatakan, dua laporan perkara dana desa itu yakni Desa Kahelaan Kecamatan Sungaipinang Kabupaten Banjar. Penyidik menetapkan ada tiga tersangka, yakni Sekdes sekaligus Pjs Kepala Desa inisial NJ, Kepala Urusan Pembangunan, LI dan Ketua TPK yakni AT.

"Yang diduga dilakukan oleh aparatur pemdes Kahelaan dengan cara memark-up harga material dan membuat SPJ disesuaikan dengan jumlah anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," katanya, Jumat (28/12).

Lebih lanjut Syahrizal mengatakan, hasil pemeriksaan para saksi dan hasil audit ditemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 173.433.567, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipidkor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipidkor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Barang bukti kasus ini diantaranya berupa Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Kahelaan Tahun Anggaran 2016, surat perjanjian sewa alat, Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Pemdes Kahelaan, dan uang sebesar Rp 28.500.000. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved