Berita Tanahlaut

Pedagang Rest Area Gunung Kayangan Keluhkan Mahalnya Biaya Sewa Lapak, Rp 300 Ribu per Bulan

Bahkan para pedagang mendapatkan laporan bahwa biaya sewa yang harus mereka bayarkan yaitu Rp 300 ribu per bulan.

Pedagang Rest Area Gunung Kayangan Keluhkan Mahalnya Biaya Sewa Lapak, Rp 300 Ribu per Bulan
banjarmasinpost.co.id/milna sari
Kondisi lapak pedagang di kawasan rest area Gunung Kayangan, Tanahlaut 

Sementara para pemilik warung selain membayar retribusi juga harus membayar air dan listrik.
"Kalau air dan listrik itu bisa Rp 100 ribu sebulan, karena ini kan voucher listriknya," ujarnya.

Pemilik warung makanan ini mengatakan sudah dua tahun menjadi pedagang di rest area namun jika harus bayar denga nominal itu sebutnya lebih baik pihaknya membuka warung di tepi jalan seperti dahulu.

"Dulu waktu kami mau direlokasi katanya pindah ke lokasi baru, tidak usah bayar, fasilitas disiapkan pemerintah tapi nyatanya diminta bayar juga," jelasnya.

Baca: Ustadz Abdul Somad Ungkap Hukum Percaya Ramalan Anak Indigo seperti Roy Kiyoshi & Cecilia Theresiana

Baca: Penyebab Pemesan Vanessa Angel Rela Bayar Rp 80 Juta di Kasus Prostitusi Online Artis di Surabaya

Baca: Daftar 5 Artis Selain Vanessa Angel yang Pernah Terkait Prostitusi Online, Nikita, Faye & Amel

Sementara itu fasilitas berupa WC dan Musala terangnya juga tak bisa dimanfaatkan maksimal. Musala misalnya ditutup saat akan malam. Sementara WC yang dibuka hanya dua pintu dari empat pintu.

Setahu Irwan pada tanggal 10 Januari nanti para pedagang akan dipungut bayaran Rp 300 ribu per bulan. "Sekarang saja saya tak uangnya untuk bayar," ujarnya.

Tak berbeda dengan Irwan, Mama Ari yang sudah berjualan tiga tahun mengatakan juga tak ada uang untuk baya sewa. "Hari ini saja saya baru dapat Rp 70 ribu, itupun perdana setelah pindah dapat segitu," ujarnya.

Sementara Kadis Pariwisata Kabupaten Tanahlaut, Akhmad Khairin mengatakan bukan sewa lapak namun retribusi karena para pedagang menggunakan aset pemerintah. Hal itu sesuai dengan Perda Kabupaten Tanahlaut bahwa ada retribusi yang harus dibayar jika ada menggunakan aset milik pemerintah Kabupaten.

Namun terkait biaya retribusi terangnya saat ini belum ada kesepakatan antara Pemkab dan pedagang. Jika oedagangerasa keberatan maka pihaknya ujarnya akan menyampaikan ke Pemkab. Sementara jika pedagang setuju retribusi Rp 300 ribu bisa saja diterapkan.

"Kemarin sudah kita sosialisasikan bahwa akan ada bayar retribusi, sudah ada yang setuju ada juga yang belum setuju," ujarnya.

Saat ini pedagang tambahnya belum ada membayar apapun ke Pemkab. Justru terangnya Pemkab Tala sudah menyediakan fasilitas yaitu air, penerangan, Musala dan WC umum. Meskipun berdasarkan pengakuan pedagang mereka membayar sendiri air dan listrik.

Memang kini ujar Khairin mereka masih dalam proses kesepakatan, namun pihaknya mengusahakan agar di Januari para pedagang sudah membayar retribusi.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna)

Penulis: Milna Sari
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved