Berita Nasional

Tarif Bagasi Lion Air dan Wings Air yang Diberlakukan 8 Januari 2019 Belum Disetujui Kemenhub

Tarif Bagasi Lion Air dan Wings Air yang Diberlakukan 8 Januari 2019 Belum Disetujui Kemenhub

Tarif Bagasi Lion Air dan Wings Air yang Diberlakukan 8 Januari 2019 Belum Disetujui Kemenhub
AIRLINERS.NET
Pesawat Lion Air Boeing 737-9GP/ER 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi menyebut, Lion Air Group belum melaporkan ke pemerintah mengenai keputusan tarif bagasi yang diberlakukan 8 Januari 2019 lusa nanti.

Meski begitu, Lion Air dan Wings Air tersebut sudah mengumumkan keputusan tarif bagasi itu kepada publik.

Padahal, setiap perubahan standar operasional prosedur dalam operasional sebuah maskapai penerbangan harus disetujui terlebih dahulu oleh Kementerian Perhubungan.

"Sebenarnya begini, pada dasarnya kalau mereka tidak merugikan masyarakat, mestinya tidak apa-apa," ujar Menhub di Depok, Sabtu (5/1/2019).

Baca: Ketahui 7 Ketentuan Tarif Bagasi Lion Air dan Wings Air yang Diberlakukan 8 Januari 2019

Baca: Begini Nasib 2 Pengusaha Surabaya Usai Artis FTV Vanessa Angel dan AS Terciduk Prostitusi Online

Baca: Respons 2 Mantan Kekasih Artis FTV Vanessa Angel yang Diduga Terlibat Prostitusi Online di Surabaya

Baca: Respons Pacar Artis FTV Vanessa Angel Usai Diperiksa Kasus Prostitusi Online Surabaya di Polda Jatim

"Kedua, yang tidak boleh dilanggar itu safety. Jadi beberapa kriteria itu akan kami lihat nanti," sambung Budi.

Menhub mengatakan bahwa ketentuan bagasi penumpang ada aturannya. Namun ia belum menyebutkan secara rinci aturan tersebut.

Kemenhub, kata Budi, akan mengecek semua aturan tersebut dan apakah kebijakan Lion Air Group itu melanggar ketentuan atau tidak.

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015, setiap perubahan standar operasional prosedur penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Oleh karena itu, maskapai wajib melaporkan perubahan ketentuan bagasi kepada Kementerian Perhubungan sebagai regulator.

Permohonan perubahan standar operasional prosedur wajib disampaikan secara lengkap oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal kepada Direktur Jenderal paling lama 60 hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan SOP.

Halaman
12
Editor: Restudia
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved