Breaking News:

Berita Banjarmasin

Begini Komentar YLK Kalsel Soal Akreditasi Rumah Sakit, Tak Layani Pasien Bisa Langgar UU Kesehatan

Dimana RS yang sudah atau sedang melakukan registrasi akreditasi tidak mendapatkan risiko diputus perjanjian kerjasamanya oleh BPJS.

banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ketua YLK Kalsel, Dr H Ahmad Murjani 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Munculnya masalah ancaman pemutusan perjanjian kerjasama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) terhadap beberapa rumah sakit (RS) di Kalimantan Selatan (Kalsel) sempat buat beberapa masyarakat bingung.

Pasalnya, jika perjanjian kerjasama diputuskan akibat belum terakreditasinya sebuah RS, maka masyarakat peserta program BPJS bisa saja tidak dilayani di RS tersebut.

Terkait masalah ini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel, H Dr Ahmad Murjani angkat bicara.

Menurutnya jika RS tidak melayani pasien BPJS karena diputus perjanjian kerjasamanya oleh BPJS, maka kedua belah pihak tersebut dinilainya menyalahi Undang-Undang Kesehatan.

"Kalau RS yang belum terakreditasi sampai batas yang ditetapkan BPJS diputuskan perjanjian kerjasamanya maka tidak bisa layani pasien BPJS. Berarti RS melangar UU Kesehatan dan BPJS juga demikian," kata H Dr Murjani.

Baca: Diterjang Angin Kencang, Pohon Tumbang di Jalan A Yani Kintap, Petugas Polsek Langsung Bergerak

Baca: Kasat Reakrim Polres Tanbu, Curigai Seseorang Terkait Pembobolan Toko Andika Komputer di Plajau

Langkah terbaik menurutnya yaitu Pemerintah Provinsi Kalsel dalam hal ini Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor disarankan untuk membuat surat mewakili Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel kepada BPJS untuk merevisi ketentuan syarat akreditasi RS.

Dimana RS yang sudah atau sedang melakukan registrasi akreditasi tidak mendapatkan risiko diputus perjanjian kerjasamanya oleh BPJS.

"Kalau lagi proses dan sudah daftar akreditasi harusnya jadi pertimbangan karena mereka (RS) sudah ada itikad baik mempercepat akreditasinya," kata H Dr Murjani.

Hal tersebut menurutnya masuk akal, karena Komisi Akreditasi Rumah Sakit memerlukan waktu tidak sedikit untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses akreditasi sebuah rumah sakit.

Selain rumah sakit yang dilayani cukup banyak dan berada di berbagai daerah di Indonesia, jumlah tenaga akreditasi juga menurut H Dr Murjani belum optimal, sehingga Pemerintah Pusat perlu menambah tenaga di bidang ini.

Walau demikian, YLK Kalsel menurutnya tetap setuju atas tujuan dan konsep akreditasi RS yang menjadi tolok ukur dan pengakuan baik dari pemerintah maupun masyarakat bahwa RS mampu dan memenuhi standar dalam melaksanakan pelayanan kepada para pasien.

Baca: Ciri Artis Akan Bernasib Sama Seperti Vanessa Angel Dalam Kasus Prostitusi Online Kata Wirang Birawa

Baca: Ikuti Via Vallen, Nella Kharisma Cover Lagu Selow, Bandingkan Video Klipnya di Sini

"Soal akreditasi ini bagus, kami mendukung. Silahkan kalau ada RS yang tidak mau akreditasi kan ada sanksinya sampai pencabutan izin," terangnya.

Di lain hal, BPJS juga menurut H Dr Murjani harus lebih memperhatikan aspek keuangan RS yang bekerjasama, karena dalam operasional sebuah RS juga banyak yang dibebankan pada pendapatan atas pelayanan yang diberikan.

Sehingga jika dana tersebut macet tidak dibayarkan sangat mungkin untuk mengganggu kinerja, operasional dan pelayanan RS kepada masyarakat. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved