Pemilu 2019

Warga Sungaiparing Keluhkan Alat Peraga Kampanye Caleg yang Asal Pasang

Warga Sungaiparing Keluhkan Alat Peraga Kampanye Caleg yang Asal Pasang

Warga Sungaiparing Keluhkan Alat Peraga Kampanye Caleg yang Asal Pasang
banjarmasinpost.co.id/rendy nicko
Ilustrasi alat peraga kampanye (APK)

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Keberadaan spanduk berukuran sekitar 3x5 meter yang bergambar Caleg Gerindra DPRD Kabupaten Banjar Martapura Kota nomor urut dua, H Muhammad Iqbal dirasa warga asal pasang.

Spanduk yang masuk dalam kategori Alat Peraga Kampanye (APK) itu berlokasi di Jalan A Yani Km 37,5 Sungaiparing Martapura.

APK terpasang menempel di pagar sekolah taman kanak-kanak dan asrama Kodim 1006 Sungaiparing Martapura. Warga melalui Ketua RT setempat sudah mendatangi Kantor Gerindra, tetapi hingga Kamis (10/1) belum ada jawaban terkait legalitas perizinannya.

"Sudah kami datangi kantor Gerindra, tetapi belum ada jawaban soal minta izin. Kami hanya mendapat jawaban bahwa nanti akan disampaikan dan sementara keluhan warga ditampung dulu," ucap Ketua RT 7 Sungaiparing, Hery Mulyono.

Baca: Kesaksian Pasha Ungu Setelah Bertemu Ifan Seventeen Bersama Rizal Armada, Ifan Mencoba Tersenyum

Baca: Fakta-fakta Siswi SMPN 5 Banjabaru Diculik, Uang Tebusan Rp 150 Juta Hingga Korban Dilakban

Dirinya pun menilai kinerja Bawaslu Kabupaten Banjar kurang responsif terhadap aduan warga dengan pemasangan spanduk besar dipinggir jalan tanpa izin warga dan RT setempat.

Hery mengharapkan, lembaga Bawaslu sebagai pemegang mandat dari UU Pemilu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan lebih responsif menerima laporan dari masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dengan baik dan menyejukkan, agar dapat menciptakan pemilu yang baik.

"Sebenarnya kami ini tidak melarang, hanya bagaimana caranya yang baik itu saja, bukan asal pasang," imbuhnya.

Bidang Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri mengaku sudah melakukan pengecekan terkait keluhan warga Sungaiparing yang juga beredar di media sosial facebook. Sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 bahwa terkait APK yang terbagi menjadi tiga yakni baleho, spanduk, umbul-umbul.

Dia menjelaskan, APK tidak boleh terpasang sebagaimana ketentuan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu ada empat lokasi, disebutkannya, fasilitas umum atau pemerintah, sekolah mulai PAUD, TK sampai perguruan tinggi, tempat ibadah, perkantoran.

"Konteks pengawasan kami ada hal yang lebih dulu didorong yakni langkah persuasif, pengawas tingkat desa dan kecamatan harus bekoordinasi dengan tim sukses dan dengan PAC untuk memindah ketika ada APK yang ditempatkan pada lokasi yang dilarang sesuai peraturan yang ada," katanya.

Halaman
12
Penulis: Hasby
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved