Berita Kabupaten Banjar

Bawaslu Kabupaten Banjar Tegaskan 'Legalitas' Baliho Dekat Pagar Taman Kanak-kanak

Hasil penelusuran dan penelahaan Bawaslu Kabupaten Banjar akhirnya memutuskan bahwa spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) di Jalan A Yani Km 37,5

Bawaslu Kabupaten Banjar Tegaskan 'Legalitas' Baliho Dekat Pagar Taman Kanak-kanak
Bawaslu Kabupaten Banjar
Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) di Jalan A Yani Km 37,5 Sungaiparing Martapura itu bukan masuk dalam pelanggaran. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Hasil penelusuran dan penelahaan Bawaslu Kabupaten Banjar akhirnya memutuskan bahwa spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) di Jalan A Yani Km 37,5 Sungaiparing Martapura itu bukan masuk dalam pelanggaran.

Spanduk APK bergambar Caleg Gerindra DPRD Kabupaten Banjar Martapura Kota nomor urut dua, H Muhammad Iqbal itu sebelumnya dirasa warga asal pasang.

APK terpasang menempel di pagar sekolah taman kanak-kanak dan asrama Kodim 1006 Martapura. Warga melalui Ketua RT setempat sudah mendatangi Kantor Gerindra, tetapi hingga Kamis (10/1) belum ada jawaban terkait legalitas perizinannya.

Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri mengatakan, dirinya sudah melakukan pengecekan terkait keluhan warga Sungaiparing yang juga beredar di media sosial facebook. Bahwa sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye, terkait APK yang terbagi menjadi tiga yakni pertama adalah baleho, biilboard, videotron, kedua adalah spanduk dan ketiga berupa umbul-umbul.

Baca: PAW Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Hj Farah Janji Akan Bagi Waktu Antara Tugas dan Caleg

Baca: Syahrini Akhirnya Unggah Video Seseorang dengan Tulisan I Love You di Instagramnya, Reino Barack?

Baca: Kepada Hotman Paris Jane Shalimar Mengaku Ditelepon Kekasih Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah Lalu Stop

Dia menjelaskan, APK tidak boleh terpasang sebagaimana ketentuan pasal 34 PKPU di atas Larangan pemasangan APK tersebut berada di empat lokasi yakni tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan atay gedung dan sekolah.

Konteks pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar ada hal yang lebih dulu didorong yakni pencegahan setelah itu penindakan atau refresif, terkait pengawasan APK yang melanggar, langkah-langkah yang kami tempuh dengan cara persuasif, mengacu kepada Surat Edaran Nomor 1990 Tahun 2018 dari Bawaslu RI dengan cara mengirimkan surat peringatan penertiban penurunan kepada peserta pemilu maksimal 1 satu 24 jam, berkoordinasi dengan satpol PP dalam melakukan penertiban, memberikan tanda atau informasi sebagai bentuk peringatan dan melakukan penertiban maksimal tiga hari kerja setelah peringatan penertiban.

“Selain itu pengawas desa dan kelurahan atau kecamatan kami tekankan harus terus berkoordinasi dengan tim sukses dan dengan PAC untuk menertibkan ketika ada APK yang ditempatkan pada lokasi yang dilarang sesuai peraturan yang ada," katanya, Jumat (12/1).

Terkait laporan warga Sungaiparing, pihaknya sudah meminta Panwaslu Kecamatan Martapurakota untuk mengecek dilapangan dan harus sesegeranya ditelusuri, sementara ini informasi dari pengawas kecamatan terkait APK yang terpasang di Sungaiparing tersebut. Pemilik tanah bernama Hj Norjannah yang merupakan hubungan tante dengan caleg yang akrab disapa Ibank itu sudah mengizinkan penempatan APK sesuai titik yang sudah ditentukan, tidak melanggar Peraturan Bupati dan ukuran baliho tidak melebihi batas maksimal

Diakuinya memang posisi APKnya agak menyerempet pagar sekolah TK hal ini diakui oleh Pengurus DPC Gerindra bernama Susi dan pengurus DPC Parpol Gerindra, tetapi Bawaslu Banjar menyarankan agar posisi APK tersebut letaknya agak dimajukan dan sesuai SK 84 tentang penempatan APK, APK tersebut sudah sesuai dengan titik lokasi penempatan APK.

“Ternyata cuma baliho mengenai tembok pembatas maka Panwaslu Martapura menyarankan kepada pengurus parpol atau tim Kampanye untuk menggesernya lebih ketengah,” imbuhnya.

Adapun dalam kontek penindakan tentu saja bermula ketika ada laporan dan temuan atau hasil pengawasan dan hal ini berlaku secara berjenjang atau disemua tingatan pengawas pemilu, kalau masyarakat memang ada menemukan dugaan pelanggaran tahapan pemilu maka segera laporkan ke Panwaslu terdekat.

Dirinya menghimbau bagi warga masyarakat yang ada keberatan terkait pemasangan APK hendaknya menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Panwaslu Desa atau Kecamatan, dari laporan tersebut nantinya akan ditelusuri, apakah terdapat potensi dugaan pelanggaran atau tidak.

Ketua RT 7 Sungaiparing Martapura, Hery Mulyono mengatakan, permasalahannya adalah belum ada permisi dengan warga setempat dan Ketua RT, dan sebenarnya warganya tidak mempermasalahkan pemasangan di tanah milik keluarganya sendiri. Sepengetahuannya, untuk daerah Banjarbaru jika ada tanpa izin warga setempat atau RT maka akan dicopot.

“Kalau tanah sendiri silahkan saja bukan masalah, apakah pemasangan APK juga bisa asal pasang, tanpa sepengetahuan warga. Diman-mana boleh saja memasang tidak ada yang melarang hanya segi etika. Kemudian jarak dari instansi kantor berapa meter dan dari sekolah berapa meter, seberangnya kantor sosial Pajar Harapan dan sekolah anak tunanetra,” ujarnya.

Dia pun mengharapkan, terkait aturan tentang penempatan APK agar bisa disosialisasikan atau setidaknya warga mendapat pemberitahuan agar tidak salah persepsi yang ujung-ujungnya justru terjadi perdebatan. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved