Ekonomi dan Bisnis

Bukalapak Banjarmasin Harapkan Regulasi Pajak E-Commerce Tak Bebani Pelaku Bisnis Online

Pemerintah telah membuat kebijakan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce.

Bukalapak Banjarmasin Harapkan Regulasi Pajak E-Commerce Tak Bebani Pelaku Bisnis Online
istimewa
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah telah membuat kebijakan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Regulasi ini
akan berlaku efektif mulai 1 April 2019.

Koordinator Bukalapak Banjarmasin, Mahriansyah menyambut baik rencana tersebut. Meskipun pada prakteknya, bakal berpengaruh pada usaha yang dikelola para pebisnis online.

"Jika diterapkan nantinya, harapan kami ada batas bawah berapa omzet yang akan dikenakan pajak agar tidak membebani para pelaku e-commerce yang baru memulai untuk berbisnis online," ucap Mahriansyah kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (15/1/2019)

Diakuinya, anggota komunitas Bukalapak Banjarmasin menyatakan sikap setuju. Hal ini lantaran pajak sendiri sangat berguna untuk negara dan masyarakat.

"Karena memang kita merasa harus memberikan kontribusi langsung terhadap pemasukan negara melalui pajak ini," katanya.

Baca: 3 Pesan Baru Ustadz Arifin Ilham yang Dirawat di Malaysia, Ayah Alvin Faiz Banjir Doa

Baca: Sindiran Ayu Ting Ting pada Ivan Gunawan yang Plin Plan dalam Hal Cinta, Ruben Onsu Beraksi

Baca: Hotman Paris Ngaku Kencan dengan Chef Farah Quinn Saat Makan di Warung Kaki Lima

Mengenai harga jual barang, kemungkinan besar perhitungannya berdasarkan omzet penjualan. Sehingga Mahriansyah memprediksi tidak terjadi kenaikan harga.

Sementara itu, pedagang e-commerce asal Banjarmasin, Pratama Aditya Wijaya, mengatakan, adanya pajak e-commerce dari Pemerintah tidak dipungkiri cukup membebani para pelaku usaha online, sebab pedagang perlu menambah biaya untuk membayar pajak.

Diuraikannya, pelaku e-commerce ini tidak mengambil keuntungan yang banyak dari barang yang dijual sedangkan menurut PP 23 pedagang e-commerce wajib membayar pajak 0,5% dari omzet, hal ini dinilai memberatkan jika diterapkan peraturan yang sama dengan yang non e-commerce.

"Memang akan memberatkan pelaku usaha di e-commerce tetapi ada baiknya juga, dimana kita juga bisa berkontribusi bagi negara dengan menyumbang iuran pajak," ujar pria yang disapa Adit.

Adit menambahkan, kebijakan pajak itu juga turut mengurangi kecemburuan sosial antara pedagang e-commerce dan non e-commerce yang selama ini pedagang non e-commerce dikenakan pajak jadi ada penyamarataan.

Bisni yang dijalankan Adit yakni akseoris handphone dan peralatan rumah tangga, harga yang dipatok berkisar Rp 300.000-350.000.

Dari usahanya tersebut, Adit menghasilkan omzet per bulan sebesar Rp 8 juta hingga 11 juta untuk satu market place.

Selain wacana pajak tersebut, pelaku bisnis online saat ini juga tengah dipusingkan adanya kenaikan ongkos kirim dari jasa ekspedisi.

Diakui Adit, terjadi jumlah penurunan pembeli karena kenaikan ongkos kirim tersebut. "Cukup berpengaruh, dan mulai ada penurunan karena pembeli perlu mengeluarkan uang untuk ongkir lebih banyak dari pada sebelumnya," tukas dia. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved