Breaking News:

Berita Tapin

Lokasi Pembangunan Bendungan Tapin Ada Rambu Larangan Masuk, Pengunjung Diminta Ini

Pembangunan bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terlarang bagi pengunjung.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Didik Triomarsidi
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Pembangunan bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pembangunan bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terlarang bagi pengunjung.

Itu terpantau saat reporter Banjarmasinpost.co.id, Senin (28/1/2019) mengintip aktivitas pelaksanaan pembangunan bendungan Tapin yang merupakan satu program strategis nasional Presiden Joko Widodo tersebut.

Edi, mengaku pekerja pembangunan bendungan Tapin mencegat di dekat papan larangan masuk, saat reporter Banjarmasinpost.co.id mencoba mengintip.

Menurut Edi, pengunjung harus mengantongi izin dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II untuk akses masuk ke lokasi pembangunan bandungan Tapin.

Baca: Belasan Rumah di Dua Kecamatan di Kapuas Diterjang Angin Puting Beliung

Baca: Rekanan Orari Tanahlaut Tewas Tabrak Pohon Tumbang, Begini Kronologinya

Baca: Tidak Apel Tanpa Alasan, Tunjangan ASN Pemprov Kalsel Dipotong, Ini Hasil yang Ingin Diharapkan

Ditanya kapan selesainya pembangunan bendungan Tapin itu, Edi mengaku terkendala cuaca hujan. Akibatnya sebagian tanah uruk kandungan airnya tidak normal.

"Kemungkinan pembangunan bendungan Tapin akan ditambah waktunya," katanya kepada reporter Banjarmasinpost.co.id,

Artinya, batas kontrak penyelesaian pembangunan bendungan Tapin yang berakhir pada September 2019 ini, bakal ditambah karena faktor cuaca hujan yang melanda Kabupaten Tapin.

Sementara itu, Sogianor, Kepala Desa Pipitak Jaya ditemui reporter Banjarmasinpost.co.id, menilai pembangunan bendungan Tapin itu belum mencapai 50 persen.

Menurut Sogianor dampak dari pembangunan bendungan Tapin yang belum selesai, sebagian lahan pertanian dan perkebunan warganya terendam.

"Sebagian lahan yang terendam itu sudah ada yang dibebaskan atau dibayar. Sebagian lagi, puluhan hektare belum dibebaskan.

Dalam waktu dekat ini rencananya kami akan kami tuntut realiasasi pencairan ganti rugi lahan itu karena khawatir pergantian Presiden akan berimbas kepada penyelesaian ganti rugi lahan," katanya.

Warga dari tiga desa yang lahannya terdampak pembangunan bendungan Tapin dan sebagian belum dibebaskan, ungkap Sugianor, yaitu Desa Pipitak Jaya, Desa Harakit dan Desa Belawaian di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved