Berita Banjarbaru

Kalsel Dapat Dana Desa Rp 1,506 Triliun, Penyerapan Belum 100 Persen Akibat Tersandung Kasus Hukum

Jika melihat kenaikan angka tersebut, juga melebihi tahun 2017, dimana alokasi dana desa saat itu mencapai Rp 1,4 triliun.

Kalsel Dapat Dana Desa Rp 1,506 Triliun, Penyerapan Belum 100 Persen Akibat Tersandung Kasus Hukum
Istimewa
dana desa 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tahun 2019 ini Kalsel mendapat tambahan untuk dana desa. Dari tahun 2018 yang hanya mendapatkan Rp 1,3 triliun, maka di 2019 ini mendapat Rp 1,506 Triliun atau naik dari tahun sebelumnya.

Jika melihat kenaikan angka tersebut, juga melebihi tahun 2017, dimana alokasi dana desa saat itu mencapai Rp 1,4 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Usdek Rahyono, menjelaskan penambahan itu dari pusat yang mengaturnya.

Kata Usdek Haryono hingga Januari akhir 2019, laporan realisasi dana desa realisasi 99,8 persen dari Pagu dana desa 1,324 Triliun.

Dijelaskan Usdek, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2019 untuk Kalsel juga naik di angka Rp 1,592 Triliun, atau naik 23, 4 persen dari sebelumnya.

Baca: Fakta Terkini Kondisi Kotim Usai Bupati Supian Hadi Resmi Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Baca: Resmi! KPK Tetapkan Bupati Kotim Supian Hadi Sebagai Tersangka, Ini Penjelasan Laode M Syarif

Adapun realisasi DAK mencapai 92,3 persen dari Pagu 1,29 Triliun.

Hingga akhir tahun, dana yang terserap Rp1, 017 triliun, dan terus berjalan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, Zulkifli bmenjelaskan, ada beberapa faktor mengapa dana desa tidak 100 persen terserap. "Alokasi Rp1, 322 trilun itu untuk 1.864 desa di Kalsel," katanya.

Dikatakannya, pada posisi Desember 2018 kemarin, ada lima kabupaten yang tidak tersalur 100 persen dana desa, yaitu Tanah Laut, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Balangan. Tidak tersalurnya 100 persen dana desa di lima kabupaten itu, dikarenakan ada beberapa kepala desa yang terjerat kasus hukum.

"Selain itu juga ada wilayah desa yang dibeli perusahaan, sehingga dana desa tidak disalurkan lagi ke desa tersebut, " katanya.

Zulkifli menambahkan, selain ada desa yang tidak tersalur 100 persen, juga ada kabupaten yang pencairan 100 persen paling cepat. Yaitu Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Banjar, Tabalong, Tapin, dan Tanah Bumbu.

" Dari dana desa yang sudah tersalur digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 10,67 persen, penyelenggara pemerinrahan desa 0,01 persen, pembinaan kemasyarakatan 0,13 persen, dan infrastruktur dan pembangunan lainnya sebesar 89,19 persen, " tandasnya.

Zulkifli menyebut saat masing-masing pemerintahan desa sedang menyusun laporan pertanggungjawaban. Dikatakannya, untuk pencairan dana desa 2019 masih menunggu pemerintah pusat. " Mudah-mudahan di awal tahun ini sudah bisa dicairkan, " katanya. (banjarmasinpost.co.id/lis).

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved