Berita Banjarmasin

Baru 4.055 Orang dari 8.881 WBP se-Kalsel Yang Memperoleh DPT Pemilu 2019, Sisanya?

dari peremakan E-KTP pada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ada 4.363 orang yang sudah dilakukan perekaman dari 8.881 orang total jumlah WBP.

Baru 4.055 Orang dari 8.881 WBP se-Kalsel Yang Memperoleh DPT Pemilu 2019, Sisanya?
HO/Humas Kemenkumham Kalsel.
KPUD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dalam rangka evaluasi hasil perekaman E-KTP di Lapas/Rutan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Se-Kalsel, Kamis (7/2/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Se- Kalsel yang berlangsung dari tanggal 17-19 Januari 2019 dalam rangka menyambut Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tinggal 68 hari lagi.

Dimana hasil dari peremakan E-KTP pada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ada 4.363 orang yang sudah dilakukan perekaman dari 8.881 orang total jumlah WBP se-Kalsel.

Sisanya 4.444 orang belum dilakukan perekaman atau dikhawatirkan tidak bisa ikut memilih dikarenakan bukan penduduk setempat dan tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) belum bisa dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Setempat.

Baca: Pungutan Jasa Parkir di Tapin Dinilai Rawan Pungli, Tahun Lalu Pelakunya Diberikan Pembinaan

Adapun WBP yang telah memperoleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru 4055 orang.

Untuk itu KPUD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dalam rangka evaluasi hasil perekaman E-KTP di Lapas/Rutan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Se-Kalsel.Kamis (07/02) Bertempat di Aula KPU Prov Kalsel.

”Kurang lebih 50% para WBP dikhawtirkan tidak bisa ikut memilih karena indentitas atau status kependudukannya tidak jelas, untuk itu Kita beserta jajaran dilingkungan Kemenkumham Kalsel mencari solusinya untuk menndukung dan menyukseskan Pemilu 2019 tentunya dengan bisa terkamodirnya para WBP tersebut untuk bisa memilih," kata Kusbiyantoro, Kabid Bimpasnakinfokom selaku yang mewakili Kepala Kemenkumham Kalsel.

Dia mengharapkan ada kebijakan dari KPU dan Disdukcapil untuk mengindentifikasi para WBP yang belum bisa melakukan perekaman sebagaimana syarat untuk dapat memilih.

"Kita siap bekerjasama dan berkolaborasi agar para WBP tersebut mempunyai hak suara tentunya seusai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, selain itu kita sebagai ASN tentunya akan menjaga netralitas para petugas.” ungkap Kusbiyantoro.

Baca: Sindiran Korban Kecelakaan Dul Jaelani Lihat Mulan Jameela Nangis di ILC karena Ahmad Dhani

Kegiatan yang diikuti seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Kalsel juga dihadiri Dinas Dukcapil dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota serta Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) Kalsel, Iwan Setiawan dan tentunya Ketua KPU Kalsel, Sarmuji dan seluruh anggotanya dan anggota kelompok kerja pemutahiran data pemilih serta para rekan-rekan media.

Komisioner Banwaslu Kalsel, Iwan Setiawan menyampaikan, “Seluruh rakyat indonesia yang sudah berusia 17 tahun mempunyai hak untuk memilih dan meupakan hak asasi manusia tampa terkecuali termasuk para WBP yang tentunya jangan sampai hak suaranya hilang karena masalah administratif saja, bila mengacu pada undang-undang dimana yang menjadi persyaratan yaitu memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (Suket), namun kenyataan dilapangan masih ditemukan kendala baik dalam proses perekaman maupun kendala lainnya.”Katanya.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji menyapaikan, “Permasalahan pada database untuk mengindentifikasi satus WBP sehingga meiliki identitas untuk diberikan status DPTb atau DPK kepada para WBP yang belum memiliki identitas agar bisa memperoleh hak suara agar bisa berpartisifasi dalam pemilu 2019 selain itu kita menunggu hasil dari Rakor yang diikuti perwakilan Disdukcapil se-indonesia apakah hasilnya juga menyinggung atau membahas pemasalahan ini karena ini mungkin juga terjadi pada seluruh daerah di Indonesia," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved