Berita Kabupaten Banjar

Proses PAW Derwana Sudah Sampai ke Sekretariat DPRD Banjar, Bawaslu dan KPU Usung Nama Apriana

Proses PAW Derwana Sudah Sampai ke Sekretariat DPRD Banjar, Bawaslu dan KPU Usung Nama Apriana

Proses PAW Derwana Sudah Sampai ke Sekretariat DPRD Banjar, Bawaslu dan KPU Usung Nama Apriana
banjarmasinpost.co.id/hasby
Anggota Bawaslu Banjar, M Syahrial Fitri diruang kerjanya, Kamis (7/2/2019). 

Hal tersebut dibuktikan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) Nomor 107b/KEP/DPN PKP IND/XI/2018 Tentang Rehabilitasi dan Pengembalian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Atas Kader Kabupaten Banjar Provinsi Kalsel yang memutuskan untuk mengembalikan status 11 orang keanggotaan, yang salah satunya adalah Apriana sebagai anggota aktif PKP Indonesia Kabupaten Banjar.

Bawaslu Kabupaten Banjar berharap agar polemik PAW ini segera berakhir, DPRD Kabupaten Banjar segera melantik calon PAW yang telah sesuai persyaratan regulasi, mengingat masa waktu Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari enam bulan.

“Sebagaimana ketentuan pasal 410 angka 7 Undang Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014, dengan cepat dilantiknya calon PAW tersebut maka alat kelengkapan dewan dapat terisi, guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif kedepan,” bebernya.

Anggota KPU Banjar, M Zain mengatakan, saat masih berproses dan KPU Banjar menyampaikan sesuai dengan PKPU Nomor 6 tahun 2017 tentang PAW, bahwa yang berhak adalah perolehan suara terbanyak setelah yang di PAW, satu dapil dan satu partai.

“Maka yang berhak Apriana dan KPU Banjar berharap tentu cepat selesai sesuai aturan,” pungkas M Zain.

Terpisah, Sekretaris DPRD Banjar, Ibrahim G Intan ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum melihat langsung surat rekomendasi KPU Banjar terkait usulan PAW Derwana F Golles. Dirinya pun akan sesegeranya mengordinasikan dengan bagian umum sekretariat DPRD Banjar perihal surat yang dimaksud.

Ditanya lebih lanjut terkait Derwana, dirinya masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Banjar hingga Desember 2018 lalu pasca penetapan DCT. Hal ini dikarenakan pihaknya menunggu surat pemberhentian dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. (banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved