Berita Banjarmasin

Soal Keluhan Dokter Gigi karena Tarif Terlalu Rendah, Begini Penjelasan PDGI Kalimantan Selatan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah mengkaji ulang nilai tarif pelayanan dokter gigi yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Soal Keluhan Dokter Gigi karena Tarif Terlalu Rendah, Begini Penjelasan PDGI Kalimantan Selatan
Banjarmasinpost.co.id/Nia kurniawan
Ketua Pengurus Wilayah PDGI Kalimantan Selatan drg Gunawan Oentaryo MKes. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASINKementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah mengkaji ulang nilai tarif pelayanan dokter gigi yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Pengkajian ulang untuk merespons keluhan para dokter gigi soal tarif yang terlalu rendah. Tarif atau kapitasi dokter gigi dalam BPJS Kesehatan akan dihitung ulang.

Ketua Pengurus Wilayah PDGI Kalimantan Selatan drg Gunawan Oentaryo MKes mengatakan sebenarnya pilihan menjadi provider bpjs itu adalah pilihan pribadi seorang dokter gigi (boleh ikut atau tidak).

"Dan sampai dengan hari ini pemerintah hanya mempunyai kesanggupan membayar 2000 per jiwa per bulan bagi drg yang mau bekerja sama dengan bpjs," katanya.

Baca: BREAKING NEWS - Polres HSU Gulung Jaringan Narkoba, Dibekuk Rasul, Bandar, Pengedar Hingga Pemakai

Baca: Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Damkar di Kotabaru Bakal Disidang

Baca: Link Live Streaming PS Keluarga USU vs Sriwijaya FC Piala Indonesia 2018, Cek Juga Jawapos TV

Baca: Putra Bungsu Maia Estianty, Dul Jaelani Ungkap Beda Perlakuan Mulan Jameela dan Irwan Mussry

Menurut dia, Tidak ada unsur paksaan pemerintah/bpjs yang mengharuskan setiap drg yang berpraktek mandiri untuk menjadi provider BPJS. "Upaya yang di lakukan PB PDGI untuk menaikkan nilai kapitasi disambut gembira oleh sejawat drg. Dan kita juga melihat upaya keras dan kerja cerdas yang dilakukan belum memberikan hasil," katanya.

Dia yakin jika kapitasi dinaikkan dan mempunyai nilai ekonomis yang baik, peran dokter gigi di sektor swasta (praktek pribadi) untuk ikut sebagai provider akan meningkat dalam upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

"Ancaman yang disampaikan PB PDGI untuk keluar dari JKN Nantinya harus bisa dipatuhi dan diikuti bagi drg yang telah bekerjasama dengan BPJS," katanya.

Namun, dia melanjutkan, Drg yang berpredikat sebagai ASN (Aparatur sipil Negara) yang bertugas di puskesmas dan RS tidak bisa mengikuti Ancaman PB PDGI.

"Menurut saya disinilah perlunya kearifan kita sebagai profesi untuk bisa tetap mendukung program pemerintah khususnya JKN sebagai mitra kerja pemerintah. Pelayanan yang dijamin sesuai dengan panduan praktik klinik bagi dokter gigi," katanya yang juga Anggota Tim Kendali Mutu Kendali Biaya Kalimantan Selatan ini.

Dia menginformasikan, untuk saat ini, di wilayah Kantor Cabang BPJS Banjarmasin (7 kab/kota) ada 21 dokter gigi praktik mandiri yang bekerjasama dalam pelayanan gigi tingkat pertama untuk peserta JKN KIS.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved