Berita HST

Aliansi Masyarakat Adat Nasional Kabupaten HST Berkumpul di Pendopo Bupati, Mereka Inginkan Ini

Acara yang dihadiri oleh Walhi Kalimantan Selatan, AMAN, Kepala Balai Adat, dan Komunitas Balai Adat, serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Aliansi Masyarakat Adat Nasional Kabupaten HST Berkumpul di Pendopo Bupati, Mereka Inginkan Ini
banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi
Semiloka Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Tengah, Selasa (12/2). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar acara Semiloka Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Tengah, Selasa (12/2).

Acara yang dihadiri oleh Walhi Kalimantan Selatan, AMAN, Kepala Balai Adat, dan Komunitas Balai Adat, serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ketua Aman Kabuapten Hulu Sungai Tengah, Roby, membeberkan jika semiloka tersebut menuntut agar Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan segera dibentuk.

Apalagi, wacana pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Hulu Sungai Tengah sudah masuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2018 lalu. Namun, pembentukan Peraturan Daerah belum juga terbentuk.

Baca: SK Hasil CPNS 2018 Masih Menunggu BKN, Pemkab HSS Usulkan 100 Formasi untuk Pegawai Kontrak PPPK

Padahal, dengan adanya Peraturan Daerah ini, menurutnya, warga adat menjadi terlindungi. Selain itu, hutan adat dapat terhindar dari pertambangan dan kerusakan.

"Peraturan daerah ini merupakan gaung kami untuk menyelamatkan meratus. Hutan adat, dan warganya harus dilindungi," tegasnya.

Dalam waktu dekat, rencananya pihaknya berencana untuk bertemu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait wacana pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

"Masih diagendakan. Kami ingin bertemu dan membahas kendala-kendala pembentukan Peraturan Daerah ini. Kami juga mendesak agar Peraturan Daerah ini segera dibentuk dan disahkan," jelasnya.

Baca: Wakil Bupati Tapin Syafrudin Noor Minta Usulan Warga Diprioritaskan

Menurutnya jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah hukum adat.

"Peraturan daerah ini juga akan membantu kinerja pemetintah. Dengan adanya hukum masyarkat adat dan hutan adat, masyarakat bisa diberdayakan dan ekonomi masyarakat adar bisa meningkat. Ilegaloging, pertambangam bisa dihindari. Hutan meratus dan sungai bisa terjaga," jelasnya. (banjarmasinpost.co.id/wie)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved