Berita Banjarmasin

Komisi IV DPRD Kalsel Minta Pemkab dan Pemko Tak Ragu Tetapkan Status KLB untuk DBD

Komisi IV DPRD Kalsel Minta Pemkab dan Pemko Tak Ragu Tetapkan Status KLB untuk DBD

Komisi IV DPRD Kalsel Minta Pemkab dan Pemko Tak Ragu Tetapkan Status KLB untuk DBD
banjarmasinpost.co.id/dony usman
Ilustrasi/ Polres Tabalong lakukan penyemprotan untuk mencegah penyebaran nyamuk DBD 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama musim hujan sejak akhir Tahun 2018 dan berlanjut di awal Tahun 2019 virus demam berdarah (DBD) sudah cukup banyak menjangkiti masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hingga awal Bulan Februari 2019, ada lebih dari 500 orang di Kalsel yang menderita DBD dan setidaknya 5 diantaranya meninggal dunia akibat penyakit ini.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Lutfi Syaifuddin ingatkan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Kalsel agar tak ragu tetapkan status kejadian luar biasa (KLB) jika memang kriteria sudah terpenuhi, Senin (11/2/2019).

Walaupun menurutnya jika Provinsi Kalsel sudah menetapkan wabah DBD sebagai KLB, maka resikonya, pembiayaan pengobatan masyarakat penderita DBD tak lagi di tanggung BPJS Kesehatan.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Selasa (12/2) Malam Ini, Manchester United vs PSG, Live RCTI

Baca: Live Indosiar! Link Live Streaming Timnas U-22 Indonesia vs Madura United Jelang Piala AFF U-22 2019

Baca: Cuaca Kalsel Hari Ini Selasa (12/2), 3 Daerah Berpotensi Hujan Petir, BMKG : Waspadai Angin Kencang

Baca: Daftar 5 Kata Menohok Joko Widodo dan Prabowo Subianto Jelang Debat Capres Jilid II Pilpres 2019

Hal tersebut menurutnya menjadi resiko yang pantas diambil jika memang terjadi KLB DBD, sehingga Pemerintah Provinsi Kalsel harus siap memberikan pelayanan dan penanganan optimal kepada masyarakat khususnya penderita DBD.

Lutfi menegaskan pihaknya di DPRD Provinsi Kalsel juga siap mendukung jika Pemerintah Provinsi Kalsel membutuhkan anggaran dana cadangan yang sifatnya untuk menangani masalah mewabahnya DBD di Kalsel.

Sebelumnya, pihaknya juga sudah melakukan rapat dengar pendapat menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel di Gedung DPRD Provinsi Kalsel beberapa waktu lalu dan dapati keadaan mulai mengkhawatirkan.

"Kalau kriteria KLB memang terpenuhi jangan ragu tetapkan KLB, dari sisi anggaran InsyaAllah bisa mendukung termasuk menggencarkan melalui tindakan preventif," kata Lutfi.

Baca: Satu Sel dengan Abu Bakar Baasyir di Nusakambangan, ini yang Dilakukan Terpidana Kasus Terorisme

Baca: Striker Baru Barito Putera Asal Brasil Disebut Jacksen F Tiago Mulai Latihan Hari Ini Selasa (12/2)

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel juga aktif untuk ikut memantau salah satu Tahapan preventif yang dilakukan SKPD terkait di Provinsi Kalsel pada kegiatan sosialisasi pencegahan DBD termasuk di sekolah-sekolah.

"Kami juga minta dilibatkan untuk mengetahui dengan pasti efektivitas dan sejauh mana tindakan preventif ini dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel," kata Lutfi.

Apalagi menurutnya masih ada kemungkinan musim penghujan kali ini berlangsung lebih panjang dan ikut memperpanjang serangan wabah DBD yang biasanya berlangsung sejak Bulan Desember hingga Maret.

(banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved