Bumi Bersujud

Bupati Tanahbumbu Sudian Noor Buka Rakor Reforma Agraria

Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor membuka rapat koordinasi gugus Reforma Agraria di ruang rapat Bupati, Rabu (13/2/2019).

Bupati Tanahbumbu Sudian Noor Buka Rakor Reforma Agraria
Dok Diskominfo Tanahbumbu untuk BPost Group
Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor bersama masyarakat tunjukkan sertifikat, Rabu (13/2/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor membuka rapat koordinasi gugus Reforma Agraria di ruang rapat Bupati, Rabu (13/2/2019).

Kegiatan diikuti sejumlah camat di Kabupaten Tanahbumbu, juga turut menghadirkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Tanahbumbu, Indah Nurcahaya.

Bupati mengatakan, program reformasi agraria bertujuan demi penuntasan hak masyarakat melalui legalitas kepemilikan tanah.

Hal ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. “Presiden ingin agar tanah yang menjadi hak masyarakat memiliki legalitas yang jelas,” sebutnya.

Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor secara simbolis menerima sertifikat
Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor secara simbolis menerima sertifikat (Dok Diskominfo Tanahbumbu untuk BPost Group)

Beberapa waktu lalu telah dibagikan sertifikat bagi warga di beberapa desa di Tanahbumbu sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan program ini.

“Diharapkan tanah masyarakat yang ada di dalam hutan segera didata, untuk segera diusulkan ke kementerian terkait melalui Gubernur sehingga masyarakat mendapatkan legalitas kepemilikan tanah yang sah,” tandas Bupati.

Disampaikan Bupati melalui program Reforma Agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah.

Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor menyerahkan sertifikat
Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor menyerahkan sertifikat (Dok Diskominfo Tanahbumbu untuk BPost Group)

Tak hanya itu lanjutnya, tanah terlantar pun diharapkan untuk menjadi Tora, hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat pada kemudian hari.

“Ini akan menjadi tugas kita semua untuk memenuhi hak legalitas mereka, demi memperjelas mana tanah milik masyarakat, milik pemerintah maupun milik perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu dalam rakor turut ditandai dengan penyerahan simbolis 22 sertifikat aset Pemerintah Daerah dari Kantor BPN kepada Bupati Tanbu.

(*/aol)

Penulis: Herliansyah
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved